Rapat Dengan 4 Pemkab, Bea Cukai Madura Dorong Penurunan Angka Rokok Ilegal

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49471534731_db77d593c0_b.jpg
Suasana rapat koordinasi Bea Cukai Madura dengan para pejabat terkait dari empat pemkab se-Pulau Madura, di Aula Kantor Bea Cukai Madura, Jumat (31/1/2020). Rakor dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Madura,Yanuar Calliandra dan didampingi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Rahmanta Saleh, serta beberapa pegawai Bea Cukai Madura. (Foto: arahjatim.com/ndra)

Pamekasan, ArahJatim.com – Guna mempererat sinergi dengan instansi-instansi terkait, Kantor Bea Cukai Madura menginisiasi rapat koordinasi bersama empat pemerintah daerah (pemda/pemkab) se-Pulau Madura di Aula Kantor Bea Cukai Madura, Jumat (31/1/2020).

Rapat koordinasi ini dihadiri para pejabat tinggi perekomian Pemkab Pamekasan, Pemkab Sampang, Pemkab Sumenep, serta pejabat Pemkab Bangkalan. Rakor dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Madura,Yanuar Calliandra dan didampingi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Rahmanta Saleh, serta beberapa pegawai Bea Cukai Madura.

Rapat ini membahas tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam mendorong turunnya angka rokok ilegal di Madura melalui edukasi berkesinambungan yang efektif dan efisien. Kepala Kantor Bea Cukai Madura menegaskan lagi, peran masing-masing instansi sangat dibutuhkan dalam edukasi pengendalian rokok ilegal.

“Kami membahas tentang tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam mendorong turunnya angka rokok ilegal di Madura melalui edukasi yang berkesinambungan, efektif dan efesien. Artinya peran dari masing-masing instansi sangat dibutuhkan dalam edukasi pengendalian rokok ilegal,” tegas Kepala Bea Dan Cukai Madura, Yanuar Calliandra.

Yanuar menambahkan, selain intensitas edukasi dan berbagai inovasi yang telah dilakukan seluruh pemkab, rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepatuhan masyarakat Madura terhadap peraturan.

“Selain intensitas edukasi dan berbagai inovasi yang sudah diupayakan seluruh pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat, semoga segi kualitas juga bisa kita tingkatkan untuk masyarakat Madura yang semakin taat aturan”, ujar Yanuar Calliandra, di hadapan para pejabat pemda.

Rapat ini juga merupakan salah satu implementasi dari PMK-222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan salah satu peruntukan DBHC HT adalah sosialisasi atau edukasi ketentuan cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dalam hal ini rokok ilegal.

Selain itu, aturan terbaru yaitu PMK-139/PMK.07/2019 tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Salah satu pokok bahasan dalam aturan ini adalah, Bea Cukai kini dimandatkan untuk menilai capaian kinerja Pemda dalam mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai salah satu dasar besaran Dana Bagi Hasil di tahun-tahun berikutnya. (ndra)