Bupati Pamekasan Minta Pendampingan Komisioner KPK Bahas APBD

oleh -

Pamekasan, ArahJatim.com – Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron berkunjung ke Kabupaten Pamekasan untuk memberi penjelasan dan sosialisasi pencegahan, serta untuk mengetahui komitmen Pemkab Pamekasan dalam mencegah tindak korupsi.

“Dalam upaya pencegahan korupsi, maka dapat ditandai dengan dua hal, pertama, komitmen dari pimpinan daerah untuk mencegah korupsi. Kedua, komitmen itu nantinya diimplementasikan dalam program apa saja. Misalnya tidak ada transparansi, ada tidak pelayanan satu atap dalam perizinan dan lain-lain,” terang Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK RI.

Hal ini dimulai dari sumber daya daerah yang memadai terkait pemberantasan korupsi, sesuai aturan yang telah ada.

“Komitmen tersebut bisa dimulai dari sumber daya manusia yang ada di Pemkab, yakni berupa mutasi jabatan, kenaikan pangkat, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan aset daerah sesuai aturan yang ada tanpa memperkaya diri sendiri atau golongan oleh para pemangku jabatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menjelaskan bahwa Pemkab sengaja mengundang KPK ke Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan meminta pendampingan dalam proses pembahasan APBD Kabupaten Pamekasan.

“Kita mengundang KPK ke Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pencerahan tentang apa yang termasuk dalam suatu tindakan yang tergolong dalam tindak korupsi. Serta meminta pendampingan dalam pembahasan semua rencana dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemkab Pamekasan,” ungkap Baddrut Tamam.

“Intinya syarat utama kabupaten itu bersih atau dimulai dari komitmen pemimpin, aparaturnya, baru kemudian partisipasi masyarakat dan dalam upaya untuk menjadikan Kabupaten Pamekasan lebih baik, terutama dari sisi pemerintahan yang terdapat peluang untuk korupsi,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, Ketua DPRD Pamekasan, Kapolres Pamekasan, Dandim 0826, Kepala Kejari Pamekasan, dan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan. (adv/ndra)