Tulungagung, ArahJatim.com – Perbincangan tidak diajaknya wakil bupati dalam agenda pemerintahan di Tulungagung, masih menjadi perbincangan hangat. Berbagai kalangan, banyak menafsirkan sesuai dengan tinjauan masing masing.
Kejadian di salah satu hotel di Tulungagung, yang dilakukan agenda resmi, yakni momen pemerintah kabupaten Tulungagung, menyerahkan Kutipan SK kepada para pendidik. Dalam agenda yang cukup potensial itu, ternyata bupati Tulungagung, hadir dengan tidak menyertakan wakil bupati untuk mendampingi kegiatan itu.
Memang ada wacana, secara politis, hal itu muncul. Hal ini bukan tidak beralasan. Tahun 2024 nanti akan terjadi suksesi pemerintahan daerah, Dimana aka. Dialkukan pemilihan bupati dan wakil untuk periode lima tahun kedepan.
Dengan tidak mengajak menghadiri agenda yang cukup bagus itu, ada wacana berkembang, karena keduanya diprediksi akan maju lagi dalam kompetisi.
Agung, Berkompetisi34 tahun, warga kelurahan kutoanyar menyatakan pendapatnya setelah membaca beberapa media, yang mengekspos peristiwa itu.
” Ya , mungkin Lo, karena keduanya kabarnya akan berkompetisi untuk 2024. Infonya begitu. Padahal Khan dari Partai yang sama. Jadi wajar kalau sekarang sudah mulai ada trik trik internal “, katanya saat bertemu ArahJatim.com saat peliputan agenda Jamasan pusaka kabupaten Tulungagung, Jumat,28/7/2023, dihalaman gedung pusaka kelurahan Kepatihan, kecamatan kota.
Dari kegiatan yang dinilai menimbulkan beberapa praduga, ada juga yang berpendapat kalau pola komunikasi dalam pemerintahan dinilai tidak profesional. Seharusnya pola surat menyurat dan komunikasi lembaga, apalagi setingkat pimpinan kabupaten, tidak seharusnya begitu.
Pendapat pendapat itu bukan tidak beralasan, Hal yang sangat disayangkan seperti keterangan kepala BKD-ADM Suroto yang menyatakan sudah mengundang Wabup dalam agenda penyerahan petikan SK P3K kepada ratusan tenaga pendidik yang lolos dalam persyaratan, Kamis,27/7/2023.
Dari keterangan kepala BKD-SDM, setelah dikonfirmasikan langsung kepada Wabup Gatut Sunu W, pihaknya sama sekali tidak dihubungi dan tidak disertakan dalam agenda pemerintahan.
Menyikapi polemik yang berkembang, ketua DPRD Tulungagung Marsono, ketika dimintai pendapatnya, apakah pihak DPRD selaku bagian dari unsur pemerintahan, perlu turun tangan memediatori agar komunikasi di pemerintah daerah, termasuk kegiatan administrasi, dengan tenang dan senyum berpendapat santai.
” Kalau masalah ketidak hadiran Wabup dalam kegiatan bersama bupati kemarin, itu saya yakin semata – mata wajar mis komunikasi. Hal itu saya yakin bupati bisa menyelesaikan hal hal itu. Kalaupun kejadian seperti itu tidak hanya satu kali, dan beberapa kali, ya sudah itu biar diselesaikan di internal. Kita berharap agar suasana sebelum masa berakhirnya jabatan, keduanya bisa menentramkan suasana , dan tidak timbul hal hal yang bisa mempengaruhi kondusifitas wilayah kota kita tercinta”, ungkap ketua DPRD Tulungagung, disela sela acara jamasan pusaka kyai Upas. (dni)
