Kejanggalan Setelah Pelantikan Kepala Sekolah Di Sumenep, Inilah Penyebabnya

oleh -
Bambang Suyitno, Kabid Mutasi BKPSDM Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa semua Kepala Sekolah yang sudah dilantik sudah sah dan disegerakan bekerja sebagai kepala sekolah. (Foto: ArahJatim.com/M.Han)

Sumenep, ArahJatim.com – Ratusan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dilantik pada tanggal 3 Januari 2019 lalu di gedung KORPRI, Jalan Dr. Cipto Sumenep belum mendapatkan petikan surat keputusan. Saat itu sekitar 763 PNS dilantik sebagai pejabat dan di antaranya para Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Negeri.

Junaidi, Ketua Sumenep Coruption Watch menyebutkan, menemukan kejanggalan setelah pengambilan sumpah jabatan tersebut, pasalnya dua Kepala Sekolah TK, 478 Kepala Sekolah SD dan 43 kepala sekolah SMP sampai saat ini belum mendapatkan Surat Keputusan.

“Ini akan berdampak berantai, karena Kepala Sekolah yang dimutasi ke sekolah baru, lalu apa yang akan dijadikan dasar hukum untuk bekerja sebagai kepala sekolah? Apa dengan dasar undangan pelantikan dan pembacaan secara massal oleh BKPSDM? Kan tidak,” tukasnya pada Selasa (26/2/2019).

Dari tanggal 3 Januari 2019 sampai berita ini diturunkan, 26 Februari 2019, SK pengangkatan belum diterima oleh ratusan kepala sekolah. Tentu hal ini menurut Junaidi telah melanggar aturan.

“UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya pasal 62 ayat 2 yang berbunyi, Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan, kalau misalkan keputusan tersebut sifatnya massal, maka dijelaskan di Ayat 3, yang berbunyi, Keputusan yang ditujukan kepada orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan, ini kan sudah nabrak hukum,” tambahnya

“Karena hal ini masih ngambang, maka kami minta kejelasan terhadap kelalaian ini. Kalau sampai tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, maka kami mengira dinas yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugas,” pungkasnya

Baca juga:

Bambang Suyitno, Kabid Mutasi BKPSDM Sumenep membantah pernyataan Sumenep Coruption Watch tersebut. Menurut Bambang, semua Kepala Sekolah yang sudah dilantik sudah sah dan disegerakan bekerja sebagai Kepala Sekolah.

“SK Bupati itu kan sudah, dari 3 Januari 2019 sudah harus melaksanakan tugas jangan karena petikan SK belum turun Kepala sekolah tidak melaksanakan tugas, itu keliru,” pungkasnya. (M.Han)