Bawaslu Banyuwangi Tertibkan Baliho Kampanye Capres Dan Caleg

oleh -
Dengan menggunakan alat Snorclift, petugas menurunkan paksa alat peraga kampanye calon presiden yang terpangsang di billboard (Kamis, 14/2/2019). (Foto: ArahJatim.com/ful)

Banyuwangi, ArahJatim.com – Puluhan petugas satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, Banyuwangi, Jawa Timur menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) calon presiden dan calon legislatif DPRR-I yang dianggap melanggar, Kamis siang (14/02/19).

Dengan menggunakan alat Snorclift milik Dinas Pekerjaan Umum, petugas menurunkan paksa alat peraga kampanye calon presiden yang terpangsang di billboard (papan reklame) di kawasan patung kuda.

Selaian itu alat peraga kampanye calon legislatif DPRR-I yang terpasang di billboard di depan salah satu hotel bintang lima di jalan S. Parman juga diturunkan paksa. Penertiban alat peraga kampanye (APK) dilakukan karena dianggap melanggar aturan bawaslu sesuai surat edaran Bawaslu R-I bahwa alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di tempat yang dikenakan Retribusi Pajak Daerah.

“Bawaslu Banyuwangi melakukan penertiban alat peraga kampanye jenis billboard besar hari ini adalah tindak lanjut atas laporan Panwascam, karena tidak bisa menertibkan akibat keterbatasan petugas Satpol PP di Kecamatan, maka hari ini kita kerahkan petugas Satpol PP Kabupaten dibantu oleh Petugas Dinas Pekerja Umum dengan alat Snorclift untuk menurunkan billboard yang tersebar di sembilan titik. Karena sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI, billboard tidak boleh dipasang di tempat yang dikenakan retribusi pajak daerah,” ujar Kadiv Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu, Banyuwangi, Anang Lukman.

Selain di dalam kota, penertiban alat peraga kampanye berukuran besar juga dilakukan di sembilan titik yang tersebar di lima Kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Kota, Giri, Wongsorejo, Kabat dan, Rogojampi.

Baca juga :

Selanjutnya alat peraga kampanye berupa baliho yang sudah dicopot dilipat dan diamankan di kantor Bawaslu setempat sebagai barang bukti.

Namun barang bukti tersebut bisa diambil oleh masing-masing tim pemenangan di kantor Bawaslu setempat asal menandatangani berita acara tidak akan memasang kembali. Sementara itu penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar, akan rutin dilakukan hingga menjelang H-7 pencoblosan pemilihan umum pada 17 april mendatang. (ful)