DPRD Kota Blitar Rekomendasikan Tolak Pertandingan Berpotensi Rusuh

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49560663581_9651ab839c_b.jpg

Blitar, ArahJatim.com – Kemenangan kesebelasan Persebaya Surabaya atas Arema FC di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020, Selasa (18/2/2020) lalu, berbuntut kerusuhan. Bentrokan antara kedua suporter kesebelasan menimbulkan sejumlah kerusakan di Kota Blitar.

Menanggapi peristiwa tersebut, Komisi I, II, dan III DPRD Kota Blitar memanggil panitia pelaksana pertandingan dan pihak-pihak terkait, Kamis (20/2/2020). Pihak-pihak yang hadir di antaranya panitia pelaksana pertandingan, Kepolisian Resort Blitar Kota, Ketua PSSI Kota Blitar, dan Kepala Kesbangpol BPD Kota Blitar.

Rapat kerja ini dilakukan untuk mengevaluasi kekacauan yang terjadi pascapertandingan antara Persebaya dan Arema FC di Stadion Soepriadi Kota Blitar, serta menilai total kerugian yang diakibatkan kericuhan tersebut.

Masing-masing pihak memberi penjelasan mulai dari proses pemidahan venue pertandingan dari Stadion Kanjuruhan Malang ke stadion kebanggaan warga Kota Blitar tersebut. Penjelasan pertama diberikan pihak Kepolisian, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam pengamanan laga Derby klub di Jawa Timur tersebut.

“Kami bertindak sudah sesuai aturan dan juga atas petunjuk dari Polda Jatim. Kami mengerahkan 750 personel gabungan dan menerapkan tiga Ring untuk pengamanan. Dan fokus kami saat bentrok terjadi, memisahkan kedua suporter,” terang Kompol Hari Surat, KabagOps Polres Blitar Kota.

Sementara Kepala Kesbangpol BPD Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh kelurahan untuk mendata kerusakan-kerusakan.

“Untuk ranmor ada 14 unit, beberapa rumah dan tiga Kecamatan, enam hektare areal persawahan serta lima korban luka. Total kerugian mencapai 250 juta lebih,” ujar Hakim.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi usai rapat mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar sebenarnya berhak atau mempunyai wewenang untuk menolak jika belum siap melaksanakan pertandingan.

“Pemerintah Daerah mempunyai otonomi daerah, dan berhak menentukan. Apalagi stadion ini dibiayai dari APBD yang tentunya uang rakyat juga. Jadi kepentingan rakyat akan lebih penting,” jelasnya.

Agus Zunaedi menegaskan, Komisi I, II, dan III DPRD Kota Blitar akan membuat rekomendasi agar Pemkot Blitar tidak mengizinkan pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan membawa dampak ketakutan kepada masyarakat.

“Intinya DPRD merekomendasi Pemkot Blitar tidak boleh mengizinkan pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan membawa dampak ketakutan kepada warga. Dari klub manapun,” pungkasnya. (mua)