Anggota Dewan Laporkan Tuduhan DPRD Kota Blitar Anti-Pancasila

oleh -
Secara resmi DPRD Kota Blitar melaporkan Supriarno kuasa hukum Maxi Brillian ke Polres Blitar Kota. (Selasa, 8/1/2019) (Foto: ArahJatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com – Tuduhan anti-Pancasila yang dilontarkan kuasa hukum karaoke Maxi Brillian kepada DPRD Kota Blitar saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Blitar kemarin berbuntut panjang. Secara resmi DPRD Kota Blitar melaporkan Supriarno kuasa hukum Maxi Brillian ke Polres Blitar Kota, Selasa (8/1/2019).

Supriarno dianggap melecehkan lembaga DPRD karena menyebut DPRD Kota Blitar anti-Pancasila dan mengkhianati Pancasila dalam memberi rekomendasi kepada Pemkot Blitar terkait penutupan karaoke Maxi Brillian.

Baca juga :

“Atas nama lembaga kami melaporkan seseorang berinisial S, yang menurut teman-teman fraksi menyinggung dan mendiskreditkan lembaga DPRD Kota Blitar saat aksi unjuk rasa,” ungkap Wakil ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto sesaat sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polres Blitar Kota.

Senada dengan Totok, ketua fraksi gabungan DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi, menganggap hal ini adalah sebuah pelecehan. Sehingga para ketua fraksi dan pimpinan sepakat melaporkan kejadian ini agar kedepan tak terulang kejadian serupa.

“Apa yang dilakukan DPRD Kota Blitar sudah sesuai dengan norma hukum. Rujukan kami dari Perda nomer 1 tahun 2017 bahwa semua kegiatan yg melanggar norma kesusilaan harus diberi sanksi. Apalagi Pancasila ini kan dasar dari semua dasar hukum. Kalau menyebut kita seperti itu berarti kan menyamakan kita dengan organisasi terlarang,” papar Nuhan.

Sementara Kasubag Humas Polres Blitar Kota, IPDA Dodidt Prasetya membenarkan jika ada enam anggota dewan yang melaporkan S ke Satreskrim polres Blitar Kota.

“Kami akan mendalami kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan oleh para anggota dewan Kota Blitar. Jika semua unsur terpenuhi, maka kita akan lakukan penyelidikan.” terang Ipda Dodit.

Dalam laporannya, DPRD Kota Blitar tersebut membawa bukti berupa dokumen proses pemberian rekomendasi dan bukti video saat terlapor menyatakan DPRD Kota Blitar anti-Pancasila.(mua)