Pontianak, ArahJatim.com – Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Kerukunan Orang Madura (Yakorma) menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) III Yakorma Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu, 6 Juni 2026.
Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadariy meminta jajaran pengurus baru bekerja sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan program berjalan terarah dan berdampak nyata.
Empat Program Strategis Yakorma
Ahmad Hadariy mengatakan Yakorma akan menjalankan empat program strategis nasional dengan perhatian khusus di Kalimantan Barat.
Penanganan Sampah Jadi Prioritas
Program pertama berfokus pada penanganan sampah. Yakorma menilai persoalan sampah membutuhkan langkah serius dan kolaboratif.
Hadariy menyebut produksi sampah di Kota Pontianak telah mencapai 411 ton per hari. Kondisi itu dinilai memerlukan solusi berkelanjutan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Ubah Sampah Jadi Sumber Penghasilan, Warga Kuala Tanjung Kelola Hingga 2 Ton per Hari
Madura Hub Perkuat UMKM
Program kedua ialah penguatan UMKM melalui platform digital bernama Madura Hub.
Platform tersebut dirancang menyerupai marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Yakorma ingin warga Madura dan masyarakat umum dapat memperluas pasar serta meningkatkan transaksi usaha secara digital.
Baca Juga: Gelar Economic Fest 2026, HIPMI Hidupkan Geliat UMKM Pamekasan Untuk Lebih Berdaya Saing
Ketahanan Pangan Dikembangkan Nasional
Yakorma juga mendorong program ketahanan pangan di berbagai sektor produktif.
Program itu mencakup pengelolaan tambak udang, industri air mineral, hingga sektor peternakan. Pengembangannya tidak hanya dilakukan di Kalimantan Barat, tetapi juga di berbagai daerah Indonesia.
Yakorma Soroti Legalitas Tambang Rakyat
Program keempat menyasar legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Yakorma menyoroti maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat.
Menurut Hadariy, banyak penambang lokal kesulitan menjual hasil tambang secara terbuka karena belum memiliki izin resmi.
“Kami DPP Yakorma akan berusaha membantu masyarakat Kalimantan Barat yang kesulitan mengurus izin Wilayah Pertambangan Rakyat. Ini bukan hanya untuk orang Madura, tapi untuk semua suku,” ujar Ahmad Hadariy.
Ia menegaskan Yakorma akan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat memperoleh izin resmi dari pemerintah. Langkah itu juga diharapkan membantu menekan aktivitas pertambangan ilegal.
Yakorma Perketat Pengawasan Dapur MBG
Selain program ekonomi, Yakorma turut memberi perhatian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, Yakorma telah mengelola:
- 5 unit Dapur MBG aktif
- 2 unit dalam proses
- Kuota maksimal 10 unit dapur
Hadariy menegaskan seluruh dapur akan diawasi lebih ketat agar memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami tidak mau main-main lagi dengan MBG. Kami ingin memberikan pelayanan yang benar-benar pelayanan gizi, bukan asal-asalan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Yakorma akan mengundang seluruh mitra untuk menandatangani pakta integritas. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh pengelola mematuhi standar operasional dan aturan BGN.
Baca Juga: Susu MBG Jadi Sorotan, Ini Fakta Minuman Rasa Susu Multivitamin yang Banyak Dicari
Yakorma Tekankan Kerukunan Antar-Etnis
Ketua Pembina DPP Yakorma Achmad Fauzy menegaskan seluruh program ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keharmonisan sosial.
Menurutnya, Yakorma membawa misi memperkuat kerukunan antar-etnis di Kalimantan Barat maupun daerah lain di Indonesia.
Fauzy meminta warga menghormati adat istiadat dan aturan setempat di mana pun berada. Pesan itu sejalan dengan slogan organisasi, “Salam Rukun Damai, Yakorma untuk Semua”.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang selalu kami tekankan,” ujar Achmad Fauzy.
Ia berharap Yakorma menjadi wadah yang mampu mengaplikasikan nilai kerukunan secara nyata di tengah masyarakat.
