Diserahkan Wapres JK, Bupati Anas Terima Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/48327935971_15eb94e4e1_b.jpg
Mewakili Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (17/7/2019). (Foto: arahjatim.com/adv.hms/ful)

Jakarta, ArahJatim.com – Pemkab Banyuwangi mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Parasamya Purnakarya Nugraha adalah tanda kehormatan tertinggi pelaksanaan pembangunan. Penghargaan ini diraih Banyuwangi berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara 2015 sampai 2017.

“Kami bersyukur mendapat penghargaan tertinggi dari presiden dalam prestasi pembangunan, yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha. Ini kado buat seluruh warga Banyuwangi,” kata Anas, saat dihubungi seusai menerima penghargaan, Rabu (17/7/2019).

Baca juga :

Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Banyuwangi terus menanjak. Pada 2018 lalu, Banyuwangi meraih peringkat keempat, naik dari tahun sebelumnya di peringkat enam, dari lebih dari 400 kabupaten se-Indonesia.

“Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Dari 2010 di posisi 156, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga tahun 2018 lalu di rangking 4. Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang terus meningkat. Program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur,” jelas Anas.

Penilaian Parasamya Purnakarya Nugraha meliputi urusan wajib pemerintah hingga skala prioritas pembangunan. Dari situ, tim penilai melihat apakah kemudian pembangunan yang dilakukan mengarah pada kesejahteraan rakyat atau malah tidak berdampak.

“Tim menilai dampak program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,8 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp 48 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp 20 juta,” ujar Anas.

Anas menambahkan, penilaian penghargaan itu juga mengukur program pelayanan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Banyuwangi, misalnya, pemkab berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Misalnya, dengan Go-Jek, kami berkolaborasi mengantarkan obat ke rumah pasien kurang mampu. Dengan startup Warung Pintar, kami mengedukasi para pemilik warung rakyat di Banyuwangi bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Bahkan di Banyuwangi anggota kepolisian turut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan,” kata Anas.

Selain itu, kunci untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik adalah dengan inovasi.

“Berbagai inovasi muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarkaat. Untuk itu kita mendorong berbagai inovasi, mulai tingkat kabupaten hingga desa. Bahkan, pada tahun ini ada lima inovasi dari Banyuwangi yang masuk jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB dari total 3.000 inovasi se-Indonesia,” terang Anas. (adv.hms/ful)