Beroperasi Selama Puluhan Tahun, Pemotongan Kapal Di Bangkalan, Ilegal

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com -Pemotongan kapal yang beroperasi selama puluhan tahun di desa Tanjung Jati, kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan akhirnya mendapatkan tantangan dari pemerintah kabupaten Bangkalan, galangan yang selama ini menjadi salah satu sentral perekonomian warga Kamal itu mendadak didatangi oleh komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan untuk dimintai keterangan dan kejelasannya dalam menjalankan operasinya.

Pemotongan kapal tersebut selama ini diduga berjalan tanpa izin dari pemerintah setempat, bahkan mereka tidak bisa menjelaskan ketika ditanya mengenai CV pengelola yang jelas, hal ini diketahui ketika komisi A DPRD kabupaten Bangkalan menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pemotongan kapal di desa Tanjung Jati, kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan.

Saat dimintai keterangan selaku pemborong pemotongan kapal, Cong Huseiri mengaku selama ini tidak mengetahui terkait perijinan pemotongan tersebut, ia berdalih hanya sebagai pemborong yang harus segera menyelesaikan pekerjaannya.

“Saya tidak tahu ijinnya, saya cuman pemborong disini. Kalau ada urusan dengan pemerintah saya tidak ikut campur,” ucapnya saat ditemui wartawan.

Dari hasil sementara ini, ketua komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, H. Mujiburrohman memberikan tenggang waktu hingga 30 maret kepada pemotongan kapal untuk mengurus ijin terkait pemotongan tersebut.

“Kita beri waktu sampai 30 maret buat ngurus perijinannya, liar kalau seperti ini, tak ada ijinnya, bulan ini harus cepat diurus,” ungkapnya.

Mujib menambahkan, setelah pemberian tenggang waktu pengurusan izin, pemilik pemotongan kapal harus melakukan iktikad baik, jika tidak maka DPMPTSP harus bertindak tegas untuk menyegel usaha yang selama ini berjalan.

“Kedepannya kalau tidak berijin harus disegel. Kalau CVnya, kita tidak tahu juga, karena tidak jelas. Pengurusnya tidak ada yang bisa ditemui. Yang jelas ini tidak berijin,” imbuhnya

Pihak DPMPTSP yang diwakili oleh Kepala Bidang Perijinan (Kabid) Erik, meminta kepada pihak pemotongan untuk segera menyelesaikan perijinan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

“Secepatnya diurus perijinannya, akan kami bantu. Untuk penyegelan nanti kami lakukan komunikasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Ketika ditanya perijinan yang tidak ada, Erik berdalih selama ini sentra pemotongan kapal yang berjalan tersebut merupakan tanggung jawab wilayah kelautan provinsi, maka dari itu pemkab Bangkalan tidak begitu tahu terkait perijinan yang selama ini dimiliki oleh pemotongan kapal desa Tanjung Jati tersebut.

“Kendalanya ini kan sudah termasuk kelautan provinsi, tapi dampaknya kita yang terima. Kami harap segera dilengkapi ijin,” imbuh Erik.

Selama ini tidak ada tindakan serius dari pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait pemotongan kapal ilegal tersebut, padahal usaha pemotongan sudah berjalan sejak lama, namun fakta yang terungkap mengenai perijinannya baru terbuka sekarang saat penyidakan dilakukan oleh komisi A DPRD kabupaten Bangkalan. Bahkan pihak dinaspun tidak tahu ketika ditanya CV yang menaungi pemotongan tersebut.

“Kalau ini kan UKL-UPL, amdal semuanya tidak ada. Kendalanya dari dulu ini masuk wilayah kelautan provinsi,” ucap Erik.

Baca Juga :

Berdasarkan PP RI No. 27 tahun 2012. Izin lingkungan amdal atau UKL UPL sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.

Dalam kasus ini, M Hasbullah selaku Kabid pelayanan tata lingkungan kabupaten Bangkalan turut memberikan tanggapan. Menurutnya, setiap pengelolaan usaha harus mengajukan izin pengelolaan lingkungan, berdasarkan UU No. 3 tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup.

“Kalau mereka tidak memiliki dokumen, maka tidaka ada izin UKL-UPLnya. Karena pintu masuknya untuk mendapatkan izin, selain pemanfaatan ruang dari Bapedda amdal, atau UKL-UPLnya harus ada,” papar Hasbullah.

Dari penemuan kasus tersebut, Hasbullah akan menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komisi A sebagai wakil rakyat. Sebab, penyidakan tersebut dilakukan oleh DPRD Bangkalan.

“Sekarang komisi sebagai wakil kita, mereka kan sudah bergerak, saya yakin mereka akan memanggil kita untuk tekhnis secara resmi. Disitu nanti diatur dan diambil langkah-langkah selanjutnya,” imbuhnya.

Sebagai salah satu instansi yang mengurus perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup, DLH yang diwakili oleh Hasbullah siap untuk memberikan data dan memberikan keterangan dengan jujur.

“Kalau mereka tidak punya dokumen pengelolaan lingkungannya, kita akan ngomong bahwa mereka tidak punya,” tutup Hasbullah.

Untuk diketahui, bahwa pemotongan kapal tersebut berada di lokasi dekat dengan pemukiman warga desa Tanjung Jati, kecamatan Kamal. Selama ini pencemaran yang dilakukan karena pemotongan kapal berdampak langsung kepada warga sekitar. Bau yang menyengat dari hasil pemotongan menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera bertindak tegas, apalagi jika pemotongan kapal selama ini ilegal dan membahayakan kesehatan warga. (fik)