Penutupan Perusahaan Pemotongan Kapal Di Bangkalan Masih Menemui Jalan Buntu Terkait Wabah Corona

oleh -

Bangkalan,Arahjatim.com – Rencana penyegelan di akhir bulan Maret 2020 pada Perusahaan Pemotongan Kapal tak berijin di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, terpaksa diundur. Hal ini sehubungan dengan adanya larangan berkumpul melebihi 20 orang demi memutus penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19).

Namun Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tetap berkomitmen akan melakukan penyegelan setelah Wabah Covid-19 mereda, serta tetap tidak adanya langkah melengkapi perijinannya dari pihak pengelola Perusahaan Pemotongan Kapal tersebut.

Hal itu disampaikan H. Mujiburrohman, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan bahwa sementara ini masih belum bisa melakukan langkah penyegelan sehubung adanya larangan berkerumun melebihi 20 orang.

“Penyegelan ini tidak bisa dilakukan sekarang, demi memutus penyebaran wabah Covid-19 ini terpaksa kita undur dulu sementara waktu,” ucap Abah Mujib sapaan Akrabnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut mejelaskan dalam agenda penyegelan Perusahan Pemotongan Kapal yang tak dilengkapi ijin tersebut tak bisa dilakukan segelintir orang, melainkan harus terlebih dahulu ada koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Dalam agenda pelaksanaan penyegelan memerlukan koordinasi dari OPD terkait dan aparat penegak hukum seperti DPMPTSP, DLH, Pol PP serta aparat Kepolisian,” jelasnya.

Dirinya menegaskan akan tetap melakukan penyegelan setelah wabah Covid-19 ini mereda selama tidak ada iktikad baik dari pengelola dalam mengurus ijinnya.

“Kita tetap pada komitmen awal, akan tetap melakukan penyegelan jika tidak mengurus ijinnya. Saat ini kita taati imbauan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Makanya kita tunda dulu sementara waktu,” paparnya.

Mujiburrohman menambahkan alasan mengapa Komisi A tetap akan menindak tegas perusahaan tak berijin tersebut supaya Kabupaten Bangkalan mendapatkan Income dari perusahaan yang berdiri di Bangkalan.

“Kita lakukan penertiban supaya juga ada Income pada pendapatan Bangkalan dan tidak berdiri secara ilegal. Masak mendirikan usaha hanya menumpang tempat tanpa ada tambahan pemasukan ke Daerah,” tutup Abah Mujib.

 

(Fat/Fik)