Bawaslu Temukan Pelanggaran Pada Proses Coklit yang Dilakukan KPU

oleh -

Blitar,ArahJatim.com – Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan berbagai dugaan pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar Priya Hari Santosa, dari coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari KPU Kabupaten Blitar, ditemukan ada tindakan PPDP yang tidak sesuai regulasi dan prosedur yang ada.

“Pada 28 sampai dengan 30 Juli lalu kami melakukan audit coklit demi memastikan mengenai pelaksanaan tugas coklit oleh PPDP benar-benar sesuai regulasi dan prosedur yang ada. Namun ada  kesalahan yang kami temukan,” kata Priya.

Temuan tersebut antara lain, ada rumah yang sudah dicoklit namun tidak ditempeli stiker, ada PPDP yang tidak meminta pemilih menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, ada rumah dengan satu KK menerima tiga tanda bukti coklit dan tiga stiker. Ada pemilihan yang tidak bisa menunjukkan KK dan EKTP saat coklit namun rumah sudah dipasang stiker, adapula pemilih yang tidak mendapatkan A.A 1 KWK atau tanda bukti coklit.

“Selain itu, ada ditemukan PPDP yang tidak menggunakan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Seperti tidak menggunakan face shield, sarung tangan, ada juga beberapa tidak mengenakan masker saat coklit. Itu langsung ditegur saat itu juga oleh Pengawas Kelurahan/ Desa yang bertugas,” kata Priya.

Pria ramah ini mengungkapkan salah satu contoh kasus di Desa/ Kecamatan Kesamben. Pengawas menemukan ada satu rumah dengan satu KK namun diberikan tiga stiker dan tiga A.A 1 KWK atau tanda bukti coklit. Hal ini, lanjut Priya, bisa berdampak kepada data pemilih yang tidak akurat karena terjadi pendataan ganda.

“Oleh sebab itu, proses coklit data pemilih sangat penting untuk penyusunan daftar pemilih. Data yang tidak akurat dan tidak akuntabel tentu bisa berdampak kepada susunan daftar pemilih,” tegas Priya.

Priya menjelaskan, atas temuan para pengawas di lapangan maka Bawaslu melayangkan surat berisi saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Blitar. Sehingga ke depan PPDP bisa melaksanakan tugas sesuai aturan dan prosedur yang ada.

“Kami berharap masyarakat turut serta menyukseskan coklit dengan menyampaikan informasi yang jujur dan benar kepada PPDP. Serta menyiapkan dokumen seperti KK dan KTP sebagai bahan PPDP dalam coklit,” imbuh Priya.

Priya menandaskan, pengawasan langsung dan melekat akan terus dilaksanakan hingga jadwal coklit kelar pada 13 Agustus 2020. “Kami juga mengimbau kepada PPDP untuk benar-benar melaksanakan coklit dari pintu ke pintu dan tak ada yang terlewatkan. Sebab ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara,” tegas Priya.

Dia menegaskan, jika ada warga negara yang berdomisili di Kabupaten Blitar ada yang belum di coklit, maka bisa melaporkan ke pengawas terdekat.

“Kami juga telah membuka posko pengaduan data pemilih di kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, juga di 22 kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar,” ujar Priya. (mua)