Aliansi Trunojoyo Bergerak Blokade Suramadu dan Duduki DPRD

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Perihal Omnibus Law dan impor garam, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Trunojoyo Bergerak blokade akses Suramadu dan duduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Mereka menolak disahkannya Omnibus Law Undan-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu serta mengecam impor garam yang dilakukan Pemerintah.

Dalam aksi tersebut, mereka memblokade akses Suramadu dengan puluhan karung yang dipenuhi garam. Yang menyebabkan akses Suramadu mati total.

Korlap Aksi, Rossy meminta pada pemerintah untuk berhenti melakukan impor garam. Sebab hal itu sama saja dengan mematikan usaha rakyatnya sendiri.

“Kita minta pada pemerintah untuk tidak melakukan impor garam. Sebab jika itu dilakukan kasian petani garam,” teriaknya.

Selesai melakukan blokade, massa aksi bergerak menuju DPRD Bangkalan. Mereka juga mengatakan Mosi tidak percaya pada DPR dan Pemerintah. Sebab disahkannya Omnibus Law menunjukkan adanya kerjasama antara DPR dan Pemerintah.

“Saya nyatakan kami tidak pecaya terhadap pemerintah dan anggota DPR yang berlagak seperti wakil rakyat,” imbuh Rossy.

Saat di depan gedung DPRD Bangkalan, massa aksi juga berusaha berdialog secara langsung dan duduk di fasilitas yang dinikmati anggota DPRD Bangkalan selama ini.

Tetapi keinginan mereka tak lantas langsung dituruti, yang menyebabkan kekesalan massa aksi dan hampir saja terjadi bentrok.

Untung saja, Kapolres Bangkalan menengahi dan mengajak rembuk untuk menemukan jalan tengahnya. Kapolres Bangkalan membatasi 80 massa aksi yang bisa masuk ke dalam gedung.

Permintaan Kapolres tersebut tidak diindahkan, mereka dengan tegas akan mengukur kapasitas ruangan sendiri. Jika memang tidak muat mereka rela sebagian duduk di luar.

Permintaan itu akhirnya diterima oleh Kapolres setelah berembuk dengan Pimpinan anggota DPRD Bangkalan. Namun dengan catatan tanpa tindakan anarkis dan tidak merusak fasilitas yang ada.

Ketua DPRD Bangkalan, Moh. Fahad menjelaskan bahwa DORD Bangkalan dari awal sudah menyatakan sikap dan menandatangani fakta integritas seperti yang dilakukan pada aksi sebelumnya.

“Makanya temen-temen mahasiswa barusan tidak mau menyatakan sikap lagi, karena sudah pasti DPRD ini mengawal dari awal,” jelas Fahad.

Ditanya penolakannya, Fahad dengan tegas mengatakan bahwa DPRD Bangkalan menolak Omnibus Law tersebut.

“Ya menolak dong,” tegasnya sembari menutup pembicaraan. (fat/rd)