Tolak UU Omnibuslaw, PMII Demo DPRD Bangkalan

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Disahkannya Undang-Undang (UU) Omnibuslaw oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI) beberapa waktu lalu dianggap sangat tidak pro rakyat. Sehingga banyak yang melakukan penolakan dari mahasiswa hingga buruh, tak terkecuali Kabupaten Bangkalan.

Hal itu dilakukan oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan. Mereka melakulan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Jum’at (9/10/2020)

Mereka menganggap UU Omnibuslaw cipta kerja lebih sangat tidak pro terhadap rakyat kecil. UU tersebut dirasa berpihak dan menguntungkan terhadap kaum elit dan pengusaha.

Kordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut, Kholil Herdiansyah saat berorasi mengatakan disahkannya UU Omnibuslaw terdapat beberapa pasal yang kontroversial.

“DPR dan Pemerintah tidak pro rakyat kecil khususnya buruh. Sebab terdapat beberapa pasal yang kontroversial di dalamnya,” teriaknya.

Tak hanya itu, dirinya menuding disahkannya UU Omnibuslaw oleh DPR RI tersebut mencerminkan pemerintahan yang tidak baik.

“Dalam proses pembahasannya selalu kucing-kucingan dengan rakyat. Rakyat kecewa dengan pemerintah dan DPR yang bersekongkol membuat aturan yang justru merugikan masyarakat luas,” ujar Kholil.

Sejumlah pasal yang dianggap kontroversial yang ada di BAB IV tersebut di antaranya, pasal 59 kontrak yang tak terbatas, pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja. Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha sesuai kententuan dihapus lewat UU cipta kerja, pasal 169 menghapus hak pekerja yang di PHK.

Dalam aksi tersebut, mereka meminta Presiden tidak menandatangani UU Omnibuslaw, menolak UU cipta kerja tersebut karena tidak pro rakyat (Buruh), meminta DPRD Bangkalan membuat pernyataan dalam bentuk surat dan video penolakan terhadap UU Omnibuslaw, meminta Presiden mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU Omnibuslaw.

“Sudah seharusnya DPR itu melakukan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Jangan buat rakyat kecil/buruh menderita,” imbuh Kholil.

Menanggapi hal itu wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkhurrahman mengatakan bahwa akan menyampaikan tuntutan yang diberikan massa aksi tersebut.

“Kan tidak hanya di Bangkalan, sesuai dengan apa yang dibacakan tetap kita baca. Cuman nanti tetap kita sampaikan ke yang lebih tinggi,” katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa UU Omnibuslaw sudah lama dan dikaji sebelum disahkan tidak semerta merta langsung disahkan serta sudah difikirkan dampaknya.

Ia mengaca pada DPRD Bangkalan yang hendak menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang masih membutuhkan banyak pengkajian.

“Artinya bukan begitu darurat dan mendadak disahkan, tidak ada itu. Kita DPRD pun mengeluarkan Perda sangat sulit, harus ditawarkan dulu ke masyarakat. Jadi di sana itu tidak asal-asalan,” jelas Fatkur.

Politisi PDIP tersebut menuturkan bahwa tidak ada Pemerintah di manapun yang mau menyengsarakan rakyat.

“Semua pemerintah di dunia, bukan hanya di Indonesia berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada pemerintah untuk menindas rakyat itu, tidak ada,” tuturnya. (fat/rd/fm)