Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja

oleh -

Pamekasan, ArahJatim.com – Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI membuat sejumlah permasalahan yang menimbulkan aksi protes masyarakat.

Hari ini, giliran ribuan Mahasiswa Pamekasan geruduk Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, jalan Kabupaten Pamekasan, ratusan aparat kepolisian, TNI dan Pol PP turut mengamankan jalannya aksi demonstrasi Kamis (08/10/2020).

Gedung DPRD Pamekasan digeruduk ribuan mahasiswa yang terbagi dalam tiga asksi demonstran penolakan UU Cipta Kerja, meliputi, PMII, GMNI, Aliansi BEM UNIRA, HMI dan IMM.

Ribuan Organisasi mahasiswa turun jalan melakukan aksi sembari memajang sejumlah poster dengan berbagai tulisan yang berisi celoteh kekesalan terhadap DPR RI.

Aksi demonstran pertama dilakukan oleh gabungan PMII dan GMNI yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB – 13.00 WIB. Aksi demonstran kedua, dilakukan oleh Aliansi BEM UNIRA sekitar pukul 13.30 WIB – 14.30 WIB. dan aksi demonstran ketiga, dilakukan oleh gabungan HMI dan IMM. Mereka pun melakukan aksi yang berkelas dan berjalan dengan tertib dari awal hingga selesai.

Saat tiba di depan Gedung DPRD Pamekasan langsung ditemui oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman beserta sebagian anggota DPRD dari berbagai komisi dan fraksi.

Kami bersama komisi atau fraksi ini bersih tegas menolak Undang-undang Cipta Kerja dan sudah disaksikan oleh perwakilan mahasiswa ketika kami saat mengirim surat ke DPR pusat,” katanya.

Perwakilan korlap massa aksi dari PMII, Muhammad Lutfi mengatakan, “Pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat. Sebab, ada UU Cipta Kerja ini makin mengebiri rakyat kecil dan ditengarai undang undang ini justru semakin menguntungkan pengusaha. Bahkan akan mengesampingkan kepentingan masyarakat dan buruh kerja,” lantangnya.

Lutfi menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU Ciptakerja yang akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil.

“Kami menuntut untuk pembatalan undang-undang tersebut, karena tidak sesuai dengan semangat negara yang seharusnya lebih mensejahterakan rakyatnya. Bukan segelintir pengusaha yang akan semena-mena terhadap hak buruh,” teriaknya.

“Seharusnya DPR sebagai wakil dari rakyat memihak terhadap kepentingan rakyat, karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam tugasnya yang diberikan oleh rakyat. Dalam pasal 27 UUD 1945 telah jelas dijabarkan bahwa salah satunya, rakyat sebagai warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan dilindungi oleh negara dan pemerintah tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Akibat long march dari lingkar barat monumen Arek Lancor menuju depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan mengakibatkan ruas jalan Diponegoro dan Jalan Kabupaten macet total dan tak bisa dilewati kendaraan umum saat massa aksi bergerak. (ndra)