Tanah Warisannya Disertifikat Secara Sepihak, Ahli Waris Gugat Secara Perdata

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Tanah seluas 668 meter persegi di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan diduga disertifikat secara sepihak atas nama (alm) Muzakki yang kini telah dibalik nama kepada istri serta anak-anaknya. Mulanya sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2015 bernomor 00762 dan dibalik nama pada tahun 2019, kini digugat secara perdata oleh ahli waris dari (alm) H. Siti Arifin yaitu Muslimin dan Khoirul Anam.

Tanah sengketa yang kini akan diganti rugi oleh negara tersebut, dalam hal ini Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) senilai 1,868 miliar sudah diajukan gugatan serta sudah sampai pada tahap kesimpulan.

Hal itu dikatakan tim kuasa hukum penggugat, Rudolf Ferdinand Purbo Siboro SH, MH kasus tanah yang sekarang ditanganinya saat ini sedang bergulir prosesnya di pengadilan dan menunggu putusan, sebab diduga disertifikat secara sepihak.

“Kasus ini menyangkut tanah yang akan diganti rugi oleh negara, dalam hal ini BPWS. Sengketa yang terjadi tanah klien kami diduga disertifikatkan secara sepihak oleh lawan kami. Kami sudah mengajukan gugatan sudah sampai tahap kesimpulan,” katanya.

Menurutnya, hasil pembuktian di persidangan 1. Tidak ada satupun bukti jual beli atas tanah tersebut, 2. Penerbitan Letter C pada tahun 1994 bertentangan dengan aturan hukum, sebab mengacu pada putusan dirjen perpajakan pada tahun 1993 “setiap kepala desa di Indonesia tidak boleh lagi mengeluarkan letter C baru” 3. Jual beli apabila dilakukan oleh pemerintah desa harus tunduk pada aturan hukum jual beli.

“Ketika dilakukan pada tahun 1994 maka harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Disitu mensyaratkan akta jual beli tidak boleh dilakukan oleh kepala desa tapi harus pejabat atau PPAT yang ditunjuk oleh negara,” papar Rudolf.

Lucunya, imbuh Rudolf dalam kasus ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya jual beli tersebut. Uniknya lagi letter C pemilik asal atas nama H. Siti Arifin tercoret dijual kepada Muzakki, tetapi dipersidangan tidak pernah dimunculkan bukti jual belinya tersebut.

“Masyarakat sekitar tidak pernah tau, juga kenapa bisa dicoret kalau kepala desa mencoret itu kan pasti ada dasarnya karena tertulis dijual. Harus ada bukti jual belinya, tapi di persidangan dibuktikan perjanjian jual belinya kuitansipun tidak ada. Di berkas markah yang ada di BPN tidak ada juga, kenapa BPN bisa menerbitkan setifikatnya,” imbuh Rudolf.

Sementara itu majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang diketuai oleh M. Baginda Rajoko Harahap, SH,.MH membenarkan proses yang sedang berjalan di institusinya tersebut. Serta sudah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk berdamai.

“Iya benar mas, tadi itu sidang pembacaan kesimpulan dan sebelum sidang putusan yang rencananya akan berlangsung hari Rabu 2 minggu ke depan kami sudah menyarankan untuk berdamai kepada kedua belah pihak akan tetapi para pihak menyatakan belum terjadi perdamaian” ujar hakim yang yang menangi sidang sengketa tanah tersebut.

Dilain pihak, kuasa hukum tergugat Risang Bima Wijaya SH menerangkan bahwa pihaknya sudah menawarkan perdamaian kepada pihak penggugat. Sebab, sebelumya sempat melakukan perdamaian.

“Kami sudah pernah melakukan perdamaian kepada pihak penggugat, akan tetapi saat mediasi perdamaian mereka meminta semua hak tanah tersebut, ya gak ada perdamaian kalau begini caranya,” terangnya saat dikonfirmasi.

Dirinya, mengaku bahwa pihaknya kini menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim di persidangan. Dia merasa SHM yang dipegang sudah sah serta proses pengeluarannya sesuai dengan buku tanah.

“Ya intinya putusan kami serahkan semua kepada pengadilan akan tetapi kami juga tak menutup pintu untuk perdamaian karena kami merasa, SHM yang kami pegang sudah sah dan proses pengeluarannya juga sudah sesuai dengan buku tanah desa” tutur Risang.

Sekedar diketahui, tanah sengketa seluas 668 meter persegi tersebut sudah mendapatkan ganti rugi sekitar 1,868 milyar rupiah dari BPWS dan sekarang dana tersebut sudah diserahkan kepada Pengadilan Bangkalan dengan sistem konsinyasi untuk nantinya diserahkan kepada pemenang kasus ini. (fat/rd)