Surabaya, ArahJatim.com – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengajak pendukungnya di Jawa Timur untuk berjuang semaksimal mungkin, perjuangan dilakukan untuk melawan kecurangan yang terjadi di pilpres 2019.
“Dukung pak Prabowo sampai pada titik darah penghabisan, siap berjuang sampai titik darah terakhir, ini pemilu bukan soal kalah menang, tapi demi kedaulatan rakyat,” ujarnya di hadapan pendukungnya di kantor badan pemenangan provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jatim di Gayungsari Timur, Surabaya, Rabu (15/5/2019)
Baca Juga :
- Rekapitulasi Suara Di Banyuwangi Rampung, Dokumen Langsung Dikirim Ke KPU Provinsi
- LPI Desak KPU Sumenep Lakukan Rekapitulasi Secara Adil Dan Jujur
- Jokowi-Amin Ungguli Prabowo-Sandi Di Kabupaten Bangkalan
- Pendukung Dan Relawan Prabowo – Sandi Mengadakan Deklarasi Kemenangan
Menurutnya pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang paling memilukan, banyak kecurangan yang terjadi dan banyak juga memakan korban, ratusan petugas KPPS meninggal dan ribuan sakit.
“Kita tidak akan diam yang mendiamkan, kita akan berjuang,” tegasnya.
Sandi menegaskan, yang akan menjadi dasar perjuangan adalah politik nilai, bukan politik oportunis apalagi politik transaksional, masyarakat Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai dasar negara, yakni kejujuran dan harga diri.
Soepriyatno selaku ketua BPP jawa timur Prabowo-Sandi mengajak menolak hasil rekapitulasi KPU di Jawa Timur, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi
“BPP menolak pemilu yang curang dan menolak hasil rekapitulasi yang dihitung sampai tingkat provinsi,” kata Soepriyatno.
Dari awal indikasi kecurangan mulai muncul, daftar pemilih tetap (DPT) siluman atau bermasalah sekitar 7,6 juta, DPT pada pilgub hanya sebesar 20 juta.
“Pada pilpres mencapai 25 juta, jadi meningkat drastis hanya dalam hitungan setahun, ini jelas tidak logis, karena itu kami menolak dari sisi administrasi dan pertanggung jawaban kepada rakyat,” tuturnya.
Selain soal DPT, KPU menolak memberikan rekap datar hadir pemilih atau C7, padahal BPP sudah mengajukan permohonan lembar kehadiran pada penyelenggara pemilu.
“Dari daftar ini sebenarnya bisa kita pastikan berapa jumlah pemilih, tapi karena kami tidak diberikan, bisa saja tanpa sepengetahuan kita surat suara dicoblos untuk paslon tertentu,” tambah Soepriyatno. (fik)
