Kediri, ArahJatim.com – Peringatan Hari Kartini setiap 21 April sering kali terjebak dalam seremoni busana dan sanggul. Namun, di Kota Kediri tahun 2026 ini, momentum tersebut menjadi refleksi kritis tentang sejauh mana perempuan benar-benar memegang kendali atas nasibnya di ruang publik.
Imam Wihdan Zarkasyi, ST MM, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri sekaligus tokoh KAHMI, menyoroti fenomena “Kartini Jaman Now” di Kota Tahu. Menurutnya, kehadiran Vinanda Prameswati sebagai Wali Kota Kediri perempuan pertama dan termuda di Indonesia sejak Februari 2025 adalah tonggak sejarah yang nyata.
Membedah Angka: Mayoritas Demografis, Minoritas Struktural
Meski pucuk pimpinan kota kini dipegang oleh seorang perempuan berusia 26 tahun, Imam mencatat adanya tantangan besar dalam hal distribusi peran. Berdasarkan data BPS 2024, komposisi penduduk perempuan di Kota Kediri mencapai 50,3%. Sayangnya, dominasi jumlah ini belum linier dengan partisipasi kerja.
- Partisipasi Angkatan Kerja: Laki-laki (57,1%) vs Perempuan (42,9%).
- Posisi Struktural ASN: Baru 36% perempuan yang menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkot Kediri.
”Secara demografis perempuan adalah mayoritas, namun secara struktural mereka masih menjadi minoritas,” tegas Imam dalam refleksinya, Selasa (21/4/2026).
Gebrakan Kebijakan: Dari Lurah Perempuan hingga Musrenbang GEDSI
Meski menantang, optimisme tumbuh melalui berbagai langkah progresif yang diambil Wali Kota Vinanda. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, Kota Kediri menunjukkan komitmen pada pengarusutamaan gender melalui beberapa capaian:
- Kepemimpinan Akar Rumput: Pelantikan sepuluh lurah perempuan yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
- Partisipasi Perencanaan: Musrenbang Tematik GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) 2026 berhasil menyerap 809 usulan, dengan 27,4% berasal dari kelompok perempuan.
- Kelurahan Ramah Perempuan: Pembentukan intensif Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di seluruh wilayah kota.
Jarak Antara ‘Hadir’ dan ‘Berdaya’
Imam Wihdan menekankan bahwa aktualisasi semangat Kartini bukan sekadar memenuhi kuota angka di dalam ruangan. Ia mempertanyakan apakah kehadiran perempuan di forum formal sudah dibarengi dengan redistribusi beban domestik.
”Perempuan boleh bekerja di ruang publik, tetapi apakah masyarakat sudah berhenti mengukur mereka hanya dari peran sebagai istri dan ibu? Jangan sampai ruang publik terasa seperti ‘ruang pinjaman’ di mana perempuan harus memikul beban ganda sendirian,” ujarnya.
Menurut Imam, Kartini asli adalah sosok yang mempertanyakan sistem, bukan sekadar menuntut pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan di Kediri harus mulai merambah pada isu krusial seperti fasilitas pengasuhan anak (childcare), fleksibilitas kerja, hingga kampanye tanggung jawab domestik bersama.
Masa Depan Kota Kediri
Kepemimpinan Vinanda Prameswati diharapkan tidak sekadar menjadi “etalase kesetaraan”, melainkan motor perubahan sistemik. Refleksi Hari Kartini 2026 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum usai hingga setiap perempuan di Kediri—dari pasar hingga balai kota—merasa ruang publik adalah hak mereka yang setara, bukan sebuah keistimewaan.
”Kartini tidak berjuang agar satu perempuan bisa memimpin, ia berjuang agar setiap perempuan memiliki keberanian untuk menentukan nasibnya sendiri,” pungkas Imam. (das)
