Surabaya, ArahJatim.com – Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PKS menyuarakan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) saat sidang Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Raperda perubahan APBD 2022 yang berlangsung di kantor DPRD Kota Surabaya, Kamis (8/9).
Kertas dengan tulisan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM, dibentangkan oleh anggota fraksi yang turut serta menghadiri rapat Paripurna.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyampaikan, dengan kenaikan harga BBM ini dapat merugikan banyak pihak, apalagi masyarakat miskin kota yang selama ini perekonomiannya di ambang jurang kemiskinan.
“Orang-orang kecil seperti pedagang kecil, masyarakat dengan ekonomi kelas bawah nantinya akan semakin terhimpit dengan adanya kenaikan harga BBM oleh pemerintah,” ungkapnya di hadapan wartawan.
Cahyo berharap dapat menggandeng Walikota Surabaya dalam menangani permasalahan ini, syukur jika bisa menyatukan suara menolak kenaikan BBM.
Dirinya mengatakan menurut survei Lembaga Survey Indonesia (LSI), sebanyak 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM. Disusul hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 78,8 persen masyarakat sepakat pembatalan BBM bersubsidi.
“Solusinya yang paling tepat ialah batalkan kenaikan BBM ini. Ini bisa menimbulkan efek domino setelah pandemi Covid-19 kemarin,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menyampaikan dana bantalan sosial bisa dialokasikan dari dana tidak terduga. Nilainya Rp 11 miliar. Saat ini anggaran itu masih dalam rancangan APBD perubahan 2022.
”Kalau sudah disahkan, jumlahnya bisa saja bertambah,” kata Reni.
Dalam hal penolakan tersebut, PKS membaginya dalam dua poin. Pertama mendorong pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat.
Kedua, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi.
