MUI Larang Pasien Positif Corona Salat Berjamaah di Masjid

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49668084882_f59f714de1_b.jpg
Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada karpet di sebuah masjid. (Foto: wartaekonomi.co.id)

Jakarta, ArahJatim.com – Di tengah kian meluasnya penyebaran virus corona (Covid-19) di dunia termasuk di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam.

Dalam rilis fatwa yang diterima ArahJatim.com Senin (16/3), disebutkan, MUI mengharamkan orang yang telah terpapar corona untuk mengikuti salat berjamaah lima waktu, salat tarawih, dan salat Ied di masjid atau di tempat umum lainnya. Baginya juga diharamkan untuk menghadiri pengajian umum dan tablig akbar.

“Orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain,” tulis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

Hal ini termasuk dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat di masjid. Fatwa MUI menyebutkan orang yang terpapar virus corona dapat mengganti salat jumat dengan salat Dzuhur di rumah.

“Karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal,” urai MUI.

Sementara bagi umat Islam yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, namun berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka diizinkan untuk meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Dzuhur di rumah.

Bagi umat Islam di kawasan tersebut juga diperbolehkan meninggalkan salat berjamaah lima waktu dan salat tarawih di masjid, dan menggantinya dengan salat di rumah. Termasuk tidak mengikuti salad Ied.

Namun jika berada di kawasan yang risiko penularannya rendah, umat Islam tetap wajib menjalankan ibadah sebagaimana biasa. Mereka juga wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, dengan cara tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering mencuci tangan dengan sabun.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh. (Foto: ist.)

Sedangkan di kawasan yang kondisi penyebaran Covid-19nya tidak terkendali dan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak dibolehkan menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan kembali normal. Di kawasan ini umat Islam juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak.

Hal ini termasuk pelaksanaan salat wajib lima waktu di masjid, salat tarawih dan salat Ied, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Untuk pengurusan jenazah (tajhiz janazah) yang terpapar Covid-19, prosesi memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Hal ini pun berlaku dalam proses menyalatkan dan menguburkan jenazahnya, tetap dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

MUI juga mengimbau umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap salat fardhu.

“Kemudian memperbanyak shalawat, sedekah dan senantiasa berdoa agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya, khususnya dari wabah Covid-19,” tulis MUI.

MUI mengharamkan segala tindakan yang menimbulkan kepanikan, dan/atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok, serta menimbun masker kesehatan.

Di bagian akhir, MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari  Indonesia kecuali petugas medis dan impor barang kebutuhan pokok serta keperluan darurat.

MUI meminta umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar Covid-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran Covid-19 dan orang yang terpapar Covid-19 sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sembuh.

“Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya,” pungkas MUI. (arah-03)