Kediri, ArahJatim.com – Kabupaten Kediri terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, khususnya di sektor peternakan ayam petelur. Namun, tantangan keterbatasan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi ganjalan bagi para peternak untuk berekspansi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) berkomitmen penuh untuk menuntaskan kendala lahan melalui inisiasi pembangunan Kawasan Budidaya Terpadu pada periode kepemimpinannya mendatang.
Integrasi Sektor Unggas, Perikanan, dan Pertanian
Dalam pertemuan dengan Koperasi Produsen Peternak Unggas Kediri (KPPUK) pada Jumat (6/3/2026), Mas Dhito menegaskan bahwa rencana ini tidak hanya menyasar sektor peternakan layer semata.
”Kemarin dari DKPP mengajukan kajian kawasan industri peternakan. Ini bagus, tapi mengapa tidak sekalian kawasan budidaya?” ungkap Mas Dhito.
Menurutnya, kawasan budidaya terpadu ini nantinya akan menjadi solusi one-stop solution. Tidak hanya untuk ayam petelur, tetapi juga mencakup sektor potensial lain seperti perikanan air tawar dan pertanian. Dengan sistem sentralisasi, masalah zonasi lahan yang selama ini membentur aturan RTRW diharapkan dapat teratasi secara permanen.
Surplus Telur Kediri Capai 5 Juta Kilogram per Bulan
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) menunjukkan potensi luar biasa dari Bumi Panjalu:
- Populasi Ayam Petelur: 7.569.539 ekor.
- Produksi Telur: 5.917.100 kg/bulan.
- Kebutuhan Konsumsi: 891.700 kg/bulan.
- Surplus Produksi: 5.025.400 kg/bulan.
Dengan surplus yang mencapai lebih dari 5 juta kilogram per bulan, Kediri memegang peran vital dalam menjaga stabilitas stok pangan di Jawa Timur hingga tingkat nasional. Sektor ini juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap sekitar 1.000 hingga 1.200 tenaga kerja melalui 2.800 pelaku usaha mikro dan 60 peternak skala besar.
Kajian Strategis Dimulai Tahun 2026
Mas Dhito menargetkan kajian mendalam terkait kawasan budidaya ini dilakukan pada tahun 2026. Tujuannya agar sebaran peternak yang saat ini masih terpencar bisa lebih terkonsentrasi di zona yang tepat.
”Anggota KPPUK saat ini sebarannya pasti masih tidak tersentralisasi. Ini perlu nanti dijadikan satu kawasan dan 2026 ini dibuat kajiannya,” tambahnya.
Apresiasi dari Pelaku Usaha
Ketua KPPUK, Eko Sanjoyo, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian Pemkab Kediri. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan koperasi adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan global.
”Kami berharap KPPUK dapat terus bersinergi dan mendukung program pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kediri secara luas,” tutur Eko.
Dukungan teknis dari DKPP selama ini diakui sangat membantu para peternak dalam menjaga produktivitas, meski tantangan regulasi lahan tetap menjadi prioritas yang harus segera dirampungkan. (das)
