KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, berkomitmen memperkuat pengawasan etika dan kinerja jajaran legislatif di wilayahnya. Hal ini disampaikan usai menghadiri sosialisasi peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar di Mapolres Kediri, Rabu (4/2/2026).
Bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini mengaku terinspirasi oleh ketegasan MKD RI dalam menjaga marwah institusi. Menurutnya, standar etika yang diterapkan di tingkat pusat sangat layak diimplementasikan di tingkat daerah melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kediri.
Inspirasi Pengawasan Etika yang Efektif
Dalam arahannya, Mas Dhito menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya soal kinerja administratif, tetapi juga menyentuh ranah etika. Ia menilai pola kerja MKD DPR RI sangat efektif dan efisien dalam memantau perilaku anggota dewan.
”Ada beberapa hal yang menginspirasi kami di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD sangat efektif, bahkan sampai hal-hal di tingkat etika pun diawasi secara detail,” ujar Mas Dhito.
Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi bersama jajaran legislatif daerah guna memperkuat peran Badan Kehormatan di Kabupaten Kediri agar memiliki taji yang serupa dengan MKD RI.
Penertiban TNKB Khusus: Cegah Pemalsuan Plat Nomor
Selain soal etika perilaku, pertemuan tersebut juga menyoroti sosialisasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Hal ini bertujuan agar identitas kendaraan kedinasan legislatif pusat lebih transparan dan mudah diidentifikasi.
Mas Dhito pun memberikan peringatan keras bagi para pejabat dinas di lingkungan Pemkab Kediri terkait penggunaan nomor kendaraan.
”Ini menjadi peringatan juga. Kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor atau menggunakan plat nomor tidak pada tempatnya, akan kami berikan sanksi tegas,” tandasnya.
Menjaga Marwah Institusi di Daerah
Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa sosialisasi ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk pemalsuan nopol khusus yang sempat marak terjadi di beberapa daerah.
”Tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Kami memohon bantuan Bapak Bupati dan Kapolres untuk turut mengawasi etika anggota DPR di mana pun mereka berada,” pungkas Adang.
Dengan adanya kolaborasi antara eksekutif, kepolisian, dan MKD RI ini, diharapkan integritas para pejabat publik di Kediri semakin terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara terus meningkat.
