Bangkalan, Arahjatim.com – Komisi C DPRD Bangkalan merasa dikibuli pemkab Bangkalan. Pasalnya, di masa pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) setiap kegiatan pembangunan dipending, tetapi tidak dengan proyek satu ini. Proyek jalan alternatif Tonjung-Pejagan tersebut rupanya lolos dari refocusing anggaran. Hal itu yang membuat legislatif merasa kecolongan soal proyek anggaran tersebut. Bahkan, timbul pertanyaan soal adanya main mata di internal pemkab Bangkalan.
Saat ini, proyek pembangunan akses jalan baru sepanjang 450 meter dengan lebar 20 meter yang diproyeksikan menjadi jalan alternatif dari arah Tonjung kecamatan Burneh menuju Pejagan kecamatan Bangkalan dalam proses pengerjaan. Sebab, sudah melalui lelang bulan Mei lalu.
Proyek dengan nilai kontrak Rp 1,4 Miliar tersebut menjadi pembahasan panas di internal Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Sebab, di masa pandemi semua kegiatan termasuk lelang seharusnya dipending.
Pada kenyataannya dari sembilan program pembangunan yang ada hanya satu yang lolos dari refocusing. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan dikalangan legislatif dalam hal ini Komisi C selaku lembaga kemitraan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C, H Musawwir bahwa pandemi Covid-19 sedang terjadi secara nasional tidak terkecuali di kabupaten Bangkalan. Yang semestinya saat proses lelang pada bulan Mei yang lalu seharusnya tidak terjadi.
“Di bulan Mei itu semua kegiatan termasuk juga lelang seharusnya dipending dulu. Sedang ini tidak, dari sembilan program yang ada satu ini yang berjalan. Ada apa ini?. Itulah yang menjadi pertanyaan,” ungkapnya di depan Media Arahjatim.com, Rabu (1/7/2020).
Dirinya merasa heran pada pembangunan jalan tersebut yang lolos dari refocusing di tengah situasi pandemi. Sebab, semua program dipangkas hanya satu ini yang tidak tersentuh pamangkasan. Apakah begitu besar urgensinya, sedangkan yang lebih urgensi jauh lebih banyak.
“Ini menjadi satu-satunya yang dilelang, dari sembilan program hanya satu ini yang tetap dilelang. Dan ini juga merupakan yang terbesar dari yang lainnya. Urgensinya apa. Meskipun cepat selesai belum bisa langsung dilewati masyarakat. Masih butuh waktu yang sangat panjang,” ungkapnya.
Tak hanya itu, temuannya di lapangan saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) menyebutkan, dari kucuran anggaran Rp 1,4 miliar, sebesar Rp 1,2 miliarnya dipakai hanya pembelian bedel berwarna putih. Tidak ada penggalian untuk pembuangan tanah lumpur pada tanah yang mulanya rawa tersebut.
“Itu kan bukan jalan usaha tani yang hanya dilewati traktor dan semacamnya. Akan tetapi, nantinya akses jalan baru ini merupakan jalan nasional. Ketika lumpurnya dibiarkan tidak dikeruk terlebih dahulu, kami Komisi C menghawatirkan ke depannya ketika dilewati mobil besar seperti kontainer dan semacamnya,” imbuhnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, Ishak Sudibyo menjelaskan bahwa akses jalan baru dari arah Tonjung – Pejagan merupakan jalan alternatif untuk mempermudah akses ke daerah utara wilayah Bangkalan.
“Jalan alternatif ke daerah utara untuk mempermudah akses kini sudah dikerjakan. Sudah SPK pada 8 Juni, sedangkan proses lelangnya pada bulan Mei yang lalu,” tuturnya.
Dirinya juga membenarkan bahwa jalan yang kini sudah proses pengerjaan tersebut merupakan satu-satunya yang lolos dari refocusing anggaran dan utuh tetap dalam serapan pembangunannya.
“Jadi memang ada beberapa yang terkena refocussing dan dilihat ada beberapa priotas dari jalan itu. Mungkin dari tingkatan prioritas ada level-levelnya. Itu kan membuka akses, jadi kalau ada jalan alternatif tidak perlu ke jalur kota,” tutup Yoyok panggilan akrabnya. (fat/rd/fm)
