Dianggap Tertutup Soal Data Penerima Bantuan, Legislatif Minta Transparansi Pemkab Bangkalan

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Dampak pandemi global yang masih terus melanda membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan untuk masyarakat, namun penyaluran bantuan untuk masyarakat menjadi persoalan di beberapa daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Mahmudi menuding Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan cenderung tertutup soal data penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani tersebut menganggap selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak pernah terbuka terkait data penerima bantuan baik PKH, BPNT ataupun BLT. Sikap pemerintah seakan menutup-nutupi siapa saja penerima di Bangkalan. Padahal, data penerima merupakan data umum yang wajib diketahui semua pihak dan masyarakat langsung.

“Dari dulu memang tertutup atau ditutup-tutupi. Saya sendiri tidak paham. Tetapi transparansi ini tidak pernah ada,” katanya.

Menurutnya, seharusnya semua bentuk Bansos di publis kepada masyarakat berdasarkan nama dan alamatnya agar di lapangan tidak terjadi tumpang tindih penerimaan.

“By name, by adresnya. Nanti yang dapat PKH dapat lagi BPNT dan BLT. Man tidak bagus kalau terjadi hal seperti itu. Sementara yang terdampak dari Pandemi Covid-19 ini banyak,” imbuh Mahmudi.

Dia menyarankan, bupati harus berani memberikan informasi kepada masyarakat siapa saja yang menerima Bansos baik PKH, BPNT ataupun BLT. Baiknya data itu bisa dipampang pada masing-masing kantor desa.

Tak hanya itu, transparansi data penerima Bansos merupakan kewajiban Bupati untuk menyampaikan pada publik. Jika tidak dilakukan, perlu dipertanyakan alasan kenapa tidak berani.

“Yang kami tau sampai saat ini tidak ada transparansi PKH, BPNT dan BLT. Apalagi Bansos yang kemarin yang rata-rata setiap desa sebanyak 50. Apa betul di desa itu butuh 50 penerima Bansos. Jangan-jangan sudah tidak sampai atau kurang, kan akhirnya terjadi tumpang tindih,” paparnya. (fat/rid)