Surabaya, ArahJatim.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua elemen masyarakat baik kepala daerah maupun aparat pemerintah, untuk tidak lagi bermain-main dengan tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi, selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi sosial, sanksi ekonomi, serta sanksi politik.
“Saya minta sekali lagi kepada semua pihak untuk tidak mencoba untuk bermain-main dengan korupsi. Karena sanksinya tidak hanya pidana tapi juga sanksi sosial, ekonomi dan politik. Yang tentunya akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh keluarganya,” tegas Firli.
Baca Juga :
- Jawa Timur Bebas Korupsi, Wujudkan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Bupati Kediri Terima Penghargaan dari Kemenkumham
- Pemkab Kediri Gandeng BRI Tingkatkan Kesejahteraan Desa
Firli menambahkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan pembekalan dan assestment kepada semua calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada di 270 wilayah di Indonesia. Termasuk di dalamnya 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga, bisa dilakukan deteksi dini jika memang terdapat pihak-pihak yang terindikasi kasus korupsi.
“Saya tidak ingin ada yang bermain-main saat Pilkada. Karenanya saya minta pada pak Kapolda maupun Kajati, jika ada yang terindikasi perkara korupsi mohon segera ditindak sekarang,” tegasnya.
Hal ini disampaikan ketua KPK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam tema ‘Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel dalam mempercepat Kesejahtaraan Masyarakat Seiring Dengan Perpres no. 80 tahun 2019’ bertempat di Grand City Convention Hall Surabaya, Kamis (09/01/20).
Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. tersebut dihadiri oleh Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Mohamad Dofir SH, MH, dan institusi terkait.
Kegiatan tersebut mengundang seluruh kepala daerah se-Jawa Timur termasuk Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno serta jajaran Forkopimda lainnya seperti Ketua DPRD Kab. Kediri, Kapolres Kediri dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kediri.
Gubernur Khofifah secara khusus juga meminta kepada Kepala KPK RI Firli Bahuri untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya. (Kominfo)
