Kediri, ArahJatim.com — Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang bereadilan dan berperspektif gender. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, saat memaparkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia secara daring dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (28/10/2026).
Pemaparan yang disampaikan dalam rangka Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG Tahun 2024 dan 2025 tersebut mempertegas bahwa PUG bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan
Dalam arahannya, Mbak Wali—sapaan akrab Wali Kota Kediri—menekankan bahwa tahapan verifikasi lapangan ini menjadi momen krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemkot Kediri di lapangan.
”Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam angka atau dokumen. Pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat,” tegas Vinanda.
Ia menambahkan, target Pemkot Kediri tidak berhenti pada raihan penghargaan Parahita Ekapraya semata, melainkan pada terciptanya kesetaraan akses dan kesempatan bagi warga Kediri tanpa terkecuali.
Capaian Indeks Gender dan Visi Kediri MAPAN
Komitmen Pemkot Kediri tercermin pada capaian indikator gender daerah. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri mencapai angka 96,36 dan menempatkannya di posisi kelima terbaik se-Jawa Timur. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,125 atau peringkat kedua terbaik di Jawa Timur.
Meski IKG berada pada tren positif, Pemkot Kediri terus melakukan pembenahan program untuk menekan ketimpangan agar kualitas layanan publik kian nyata. Integrasi PUG sendiri telah masuk dalam dokumen RPJMD 2025–2029 melalui Visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni), khususnya pada misi penguatan kualitas SDM, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Untuk memperkuat tata kelola PUG, Pemkot Kediri telah membentuk Pokja PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG 2025–2029 di bawah koordinasi Bappeda, disokong focal point di 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penguatan Satu Data Kota Kediri berbasis data terpilah jenis kelamin.
Pemberdayaan Ekonomi dan Perlindungan Kelompok Rentan
Di sektor ekonomi, keberpihakan terhadap perempuan diwujudkan melalui program RASI PRIMA. Lewat kurasi ketat, sebanyak 52 Industri Kecil Menengah (IKM) milik perempuan sukses menembus pasar modern, serta 92 perempuan kepala keluarga didampingi menuju kemandirian ekonomi. Catatan historis bantuan modal usaha 2021–2024 juga menunjukkan 67,68 persen penerimanya adalah perempuan, termasuk 505 perempuan kepala keluarga.
Guna memastikan perlindungan perempuan dan anak, Pemkot Kediri mengoptimalkan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Satgas PPA, hingga pembentukan Sekolah Ramah Anak di seluruh jenjang pendidikan. Partisipasi anak juga diwadahi melalui Forum Anak di 3 kecamatan dan 46 kelurahan.
Di samping itu, ketahanan keluarga diperkuat lewat layanan konseling PUSPAGA KIRANA, bantuan pangan untuk penanganan stunting dan ibu hamil, hingga program beasiswa pendidikan serta bedah rumah layak huni.
Layanan Publik Inklusif dan Ramah Disabilitas
Wujud pelayanan inklusif di Kota Kediri merambah hingga tingkat kelurahan. Pemkot Kediri menyiagakan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) di 46 kelurahan, melengkapi sarana umum dengan ruang laktasi, tempat ibadah ramah anak, parkir khusus, ramp, lift, hingga menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik.
Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak penyandang disabilitas melalui program BESTARI (layanan terapi gratis dan antar-jemput). Jumlah penerima manfaat program ini meningkat pesat dari 12 anak pada 2025 menjadi 21 anak pada 2026. Sarana transportasi sekolah pun didukung keberadaan Bus MAPAN Ceria yang dilengkapi pendamping khusus.
Ke depan, Pemkot Kediri bertekad memperluas kolaborasi lintas sektor—termasuk dengan PKK, akademi, dunia usaha, komunitas, dan media—guna memastikan perencanaan berbasis kebutuhan warga terus berjalan secara berkelanjutan.
