Diduga Korupsi Proyek Tandon, BPBD Pamekasan Digeruduk Massa

oleh -

Pamekasan, ArahJatim.com – Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan didatangi puluhan mahasiswa dan pemuda untuk mempertanyakan dugaan mark up dana pengadaan tandon yang diberikan ke masjid dan musala di Kabupaten Pamekasan yang menelan dana 4 Milyar. Hal ini menjadi sorotan para aktivis karena diduga terjadi korupsi.

Puluhan massa pendemo yang mengatas namakan Forum Kajian Mahasiswa dan Pemuda Pamekasan (FKMPP) mendatangi kantor BPBD Kabupaten Pamekasan di Jalan Jokotole 143 Pamekasan, Selasa (20/10/2020).

Korlap Aksi, Umar Faruk mengatakan bahwa biaya pengadaan tandon sangat tidak rasional dan terkesan mark up anggaran dalam pengadaan tandon cuci tangan sebanyak 1.550 unit dengan harga satu unit sebesar Rp 2.600.000 dengan ukuran 700 mili liter tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga di pasaran.

“Tidak masuk akal sekali jika perbijinya dianggarkan seperti itu dan barang tidak desuai dengan kenyataan, mengapa harus sebanyak 12 CV yang menjadi pihak ketiga, apakah itu CV siluman dan bagian bagi-bagi kue dana anggaran refocusing Covid-19. Ini sangat tidak jelas sekali,” ucap Umar Faruk.

“Penggunaan dana Covid19 ini syarat dengan bau korupsi dan sangat amburadul, sementara pasien Covid makin banyak meski dana yang digelontorkan sangat fantastis nilainya untuk anggaran refocusing dari pos dana OPD menjadi pos penanggulangan bencana secara akumulatif,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris BPBD Kabupaten Pamekasan, Ismail mengatakan bahwa Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Pamekasan sedang melakukan perjalanan dinas dan tidak bisa menemui para aksi.

Terkait data konkretnya ia mengaku tidak tahu menahu karena merupakan kewenangan pimpinan atau Kalaksa. Sebab, penguasa anggaran refocusing ada di Badan Keuangan Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran langsung ditangani Kalaksa (Kepala Pelaksana) atau Kepala Dinas BPBD.

“Kami di Bidang dan Sekretaris tidak tahu terkait anggaran dan teknisnya karena bukan anggaran dari DIPA, melainkan dana khusus penanganan covid dari refocusing APBD Pamekasan,” akunya pada media.

Karena tidak puas lantaran tidak ditemui oleh Akmalul Firdaus selaku Kepala Pelaksana BPBD, para Aksi bersumpah akan melaporkan temuannya ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sebab, tujuannya untuk meminta klarifikasi dan berkomunikasi langsung dengan Kalaksa BPBD gagal total.

Menurut informasi yang dihimpun, hari ini Akmalul Firdaus akan diperiksa dan dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan terkait aksi dan dugaan dari mahasiswa Pamekasan tersebut. (ndra)