Kediri, ArahJatim.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan pandangan umum mereka terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan oleh Bupati Kediri dalam rapat paripurna: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (10/6/2015)
Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Fraksi NasDem, M. Afian Ihwalul Rizqya, SE, menyoroti sejumlah capaian dan catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang telah diaudit dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, NasDem menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah, karena dalam laporan BPK tetap terdapat sejumlah catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.
Kinerja APBD 2024: Terserap Tinggi, SILPA Rendah
Fraksi NasDem mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp3,32 triliun atau 100,37%, sedikit di atas target. Di sisi belanja, terealisasi sebesar Rp3,49 triliun atau 93,99%, dengan penerimaan pembiayaan yang hampir sempurna di angka 100,02%. Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat Rp235,94 miliar.
Capaian ini, menurut NasDem, patut diapresiasi, terutama kontribusi dari 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satker) dengan kinerja penyerapan anggaran tertinggi, antara lain Bakesbangpol, BPKAD, Disnaker, dan Disparbud.
Namun, Fraksi NasDem juga melempar kritik tajam—apakah realisasi tinggi dan SILPA rendah ini benar-benar mencerminkan kinerja optimal, atau justru efek dari momentum Pilkada 2024 yang mendorong percepatan belanja anggaran.
“Kalau benar Pilkada menjadi pemicu tingginya serapan anggaran, bagaimana kalau Pilkada kita adakan setiap tahun saja?” sindir Juru Bicara Fraksi NasDem, M. Afian Ihwalul Rizqya
RPJMD 2025–2029: Pembangunan Jangan Jadi Candi
Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Fraksi NasDem menyoroti proyek-proyek besar yang tengah dirancang, termasuk pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang ditarget rampung awal 2028. NasDem menegaskan pentingnya perencanaan pemanfaatan stadion agar tidak menjadi beban sejarah.
“Bangunan besar yang tidak menghasilkan outcome hanya akan menjadi ‘candi’. Kita butuh perencanaan matang, bukan sekadar fisik megah.”
Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menyoroti nasib Bandara Dhoho Kediri yang hingga kini belum aktif melayani penerbangan. Mereka mendesak pemerintah daerah bersikap agresif menjadi fasilitator aktif agar Bandara Dhoho dapat hidup kembali dan menjadi bandara internasional, khususnya untuk pemberangkatan haji.
Sebagai bentuk sinergi, NasDem mendorong peningkatan plafon anggaran sektor pariwisata untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara.
Aset Mangkrak & Sekolah Merger
Terakhir, Fraksi NasDem juga menyoroti dampak kebijakan merger sekolah dasar yang menyebabkan banyak bangunan SD tidak terpakai. Mereka mengusulkan agar aset bekas sekolah dan kantor cabang dinas pendidikan yang kini nonaktif dapat dimasukkan dalam RPJMD sebagai aset strategis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.(das)
