Audiensi PDKK Bersama DPRD dan Pemkab Kediri

oleh -

Kediri, ArahJatim.com – DPRD Kab. Kediri dan Pemkab Kediri menggelar audiensi dan diskusi dengan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, acara tersebut digelar di Ruang Graha Sabha Candha Bhirawa DPRD Kab. Kediri, Rabu (21/10).

Mengambil tema ‘Tersedianya Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kab Kediri’, acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Kediri, Dodi Purwanto. Hadir pula perwakilan dari OPD Pemkab. Kediri, akademisi, mahasisiwa, LSM, orangtua anak difabel, perwakilan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), dan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Dalam sambutannya, Dodi Purwanto mengatakan audiensi dengan PDKK ini adalah untuk membahas tindak lanjut tersedianya Perda Kab. Kediri tentang penyandang disabilitas. Perlu diketahui bahwa Raperda tentang perlindungan penyandang disabiltas yang telah diaspirasikan sudah masuk dalam program pembentukan Perda Kab Kediri.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas kelangsungan audiensi hari ini guna mendengarkan langsung dari teman-teman dalam rangka mendorong segera tersedianya Raperda tersebut. Kami menyadari sepenuhnya bahwa segala bentuk aspirasi, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun akan sangat berarti dalam mendorong proses penyiapan Raperda tentang perlindungan penyandang disabilitas Kab. Kediri guna mewujudkan Kab. Kediri ramah disabilitas,” jelas Ketua DPRD Kab. Kediri.

“Kami salut dengan saudara-saudara difabel yang tergabung di PDKK. Jiwa dan mentalnya itu kuat meskipun dalam kekurangan. Sudah banyak perhatian yang diberikan tapi perlu ditingkatkan agar lebih maksimal,” tambah Dodi Purwanto.

Sementara itu Ketua PDKK Kab. Kediri, Umi Salamah mengatakan, dalam rangka peningkatan partisipasi proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemberdayaan pada disabilitas Kab. Kediri sebagai masyarakat sipil berperan untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusifitas serta partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan.

“PDKK sebagai salah satu bagian masyarakat yang peduli pada proses pembangunan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Kab. Kediri, perlu adanya peningkatan kapasitas untuk menjalankan peranannya dan peningkatan kesejahteraan serta ketahanan sosial di masyarakat,” jelas Umi Salamah.

Umi Salamah berharap di Kab. Kediri tersedia sebuah perda yang melindungi disabilitas.

“Poin-poin yang diajukan semuanya tadi sudah kami sampaikan, ada isu disabilitas di pendidikan, kesehatan, UMKM dan aksesbilitas yang layak dan ramah disabilitas. Semua teman-teman menyampaikan hal tersebut,” katanya. (Kominfo)