Sumenep, ArahJatim.com – Berawal dari isu yang digelindingkan oknum tidak bertanggung jawab terkait eksistensi dunia jurnalis di Kota Sumenep, Madura yang akan dirampingkan oleh Pemerintah Kabupaten jika tidak tergabung dalam salah satu organisasi wartawan yang berada di Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan informasi tersebut sejumlah insan pers yang terdiri dari wartawan media cetak dan online yang bertugas di wilayah Kabupaten Sumenep, mendatangi Kepala Bagian Humas Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Sumenep yang baru dilantik.
Mereka mempertanyakan perlakuan Pemkab Sumenep yang dinilai terasa berbeda terhadap sejumlah jurnalis yang ada di luar organisasi kewartawanan.
Baca Juga :
- Vonis Bebas Terdakwa Penganiayaan Lukai Perasaan Wartawan Bangkalan
- Mantan Kadishub Sumenep Dipolisikan Terkait Kasus Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo
- Minim Penumpang, Penerbangan Di Bandara Trunojoyo Sumenep Ditunda
Wartawan Senior, Alan Sahlan dari media Harian Bangsa, menyesalkan sikap Humas Pemkab Sumenep. Pasalnya, perlakuan beda itu terhadap ‘wartawan pinggiran’ membuat hati wartawan senior ini merasa tersayat hatinya. Itu lantaran profesi yang dijalani sama dengan wartawan lainnya. Bagi Alan, Humas Pemkab Sumenep yang harusnya jadi corongnya pemerintah gagal merangkul dan memperlakukan semua wartawan.
“Kami tidak terima diperlakukan bak wartawan pinggiran atau apalah istilahnya, tapi yang jelas, perlakukan Humas Pemkab Sumenep dalam memberikan akses layanan atau fasilitas Pemerintah dalam konteks hubungan kemitraan dengan insan pers, kami anggap gagal,” ujar Bang Alan sapaan akrabnya dengan mimik penuh rasa kesal. Rabu (15/5).
Bahkan Wartawan senior yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik ini tidak segan-segan mencontohkan kegagalan Kabag Humas Pemkab Sumenep sebelumnya dalam merangkul sejumlah Wartawan.
“Seperti akses informasi, akses dokumentasi, akses anggaran publikasi, dan lain sebagainya,” ungkap Alan dengan tegas.
Kendati demikian Wartawan Harian Bangsa ini juga tidak menafikan pengakuan dari Humas Pemkab bahwa di Sumenep terdapat puluhan atau bahkan bisa mencapai ratusan wartawan. Setelah diusut, memang terdapat puluhan atau bisa sampai ratusan wartawan yang ada di Kabupaten Sumenep.
“Masalahnya adalah, kalau memang terdapat puluhan atau bahkan ratusan wartawan, kemana saja mereka? Kenapa yang hadir untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah baik Bupati, Wabup, Sekda, Kepala OPD, Kabag dan lain sebagainya hanya segelintir yang datang untuk meliput? Ironis kan?,” tanya Bang Alan dengan nada serius.
Tidak hanya itu, Jurnalis Senior itu merasa sangat miris menyaksikan pola kemitraan dari Pemkab Sumenep khususnya Humas Pemkab masih setengah hati.
“Buktinya, yang hadir meliput kegiatan Pemkab Sumenep hanya sebagian atau segelintir saja. Itu ada apa? Apakah akses Informasi yang tidak optimal dari Pemerintah atau memang kami-kami ini diperlakukan beda (tebang pilih) oleh Humas Pemkab Sumenep? Padahal, kebijakan dan program-program Bupati dan jajaran punggawanya harusnya bisa diakses publik, agar informasinya bisa sampai ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa menilai ternyata Bupati dan punggawa-punggawanya benar-benar bekerja untuk rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bang Alan mengatakan, jika memang program dan kegiatan Bupati tidak bisa atau susah diakses atau disentuh masyarakat, dari sisi politik, jelas Pemerintah yang rugi, dari sisi masyarakat, tentu masyarakat tidak bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam sektor pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaannya.
“Sehingga inovasi kebijakan atau terobosan-terobosan dari Pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan ekonomi rakyat susah diakses informasinya atau bahkan lebih tepatnya masyarakat seakan-akan tidak menikmati terobosan dan kerja-kerja nyata dari Pemerintah. Ini kan ironi di tengah-tengah kerja keras Bupati dan para punggawanya untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan sektor ekonomi justru terganjal oleh informasi yang tersendat-sendat,” terang Alan.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sumenep Joko Sigit S saat dikonfirmasi terkait aspirasi para Jurnalis, mengakui bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jajarannya. Hanya saja, memang ketika ada persoalan tentu, ada yang perlu diluruskan.
“Masalahnya dimana, humas atau media. Kasih waktu kami untuk rapat koordinasi dengan jajarannya,” ujar Joko kepada awak media di ruang kerjanya. Rabu (15/5).
Merasa kelabakan menjawab pertanyaan dari para Jurnalis, Kabag Humas yang baru dilantik itu akhirnya mendadak memanggil Kasubagnya untuk menjelaskan kepada para awak media.
“Kami perlakukan sama semua Jurnalis. Hanya memang soal anggaran Publikasi yang sangat terbatas,” terang Fairus selaku Kasubag Humas. (jun)
