Surabaya, ArahJatim.com – Sejauh perjalanan sejarah bangsa Indonesia, keberadaan sekolah menjadi salah satu bidang yang penting dalam menyumbang wajah generasi bangsa yang beragam suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan (SARA) untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal itu diungkapkan oleh I Komang Aries Darmawan mengawali ulasannya saat memberikan materi di acara Media Breafing untuk kegiatan Diskusi Ahli Preventing Violence Extremism.
Dalam acara yang diselenggarakan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya ini, Komang yang didampingi ketua Pusham Surabaya, Johan Avie mengutarakan, masyarakat Indonesia, khusunya yang masih berusia dini harus dapat membentuk karakter dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai keberagaman
“Nilai-nilai toleransi harus dipupuk sejak dini, yang tidak saling berpunggungan dengan spirit UUD 1945 dan Pancasila,” katanya.
Komang menambahkan, lingkungan sekolah sejauh ini memegang peranan penting dalam koridornya untuk tetap melestarikan dan menjaga khittahnya sebagai sebuah lumbung persemaian toleransi dan wadah untuk merawat keberagaman.
“Sejauh pengalaman yang ada di sekitar saya sekolah menjadi salah satu infrastruktur membangun karakter anak-anak bangsa Indonesia,” katanya.
Menyinggung soal peranan pers untuk mencegah ektrimisme di kalangan sekolah, Redaktur Media RMOLJatim itu menyebut bahwasanya pers memiliki peranan sendiri yang cukup signifikan.
“Karena selama ini pers menjadi salah satu alat untuk brainwash (cuci otak), membentuk paradigma masyarakat menjadi hal-hal yang positif,” paparnya.
Sementara itu, Johan Avie menambahkan, fenomena munculnya gerakan politik yang bertolak belalakang dengan nilai-nilai toleransi dan keberagaman, perlahan-lahan menjangkiti wajah masyarakat.
“Gerakan politik ini sangat rawan memecah belah bangsa dan berupaya untuk menyeragamkan cara pandangan yang radikal, mulai dari sistem sosial, hingga kepada sistem kesadaran kita,” katanya.
Johan membeberkan data penelitian yang diperoleh oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebanyak 21 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan bangsa. 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam.
“Selain itu 52,3 persen siswa setuju kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2 persen membenarkan aksi pemboman yang dilakukan kalangan radikal,” paparnya.
Berdasarkan data dari The Wahid Institute, yang melakukan penelitian di sekolah negeri menyebut bahwa tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal sebanyak 27 persen, ragu-ragu 28 persen.
Siswa-siswi yang akan membalas tindakan perusakan rumah ibadah mereka sebanyak 15 persen, ragu-ragu 27 persen. Sementara mereka yang tak mau menjenguk teman beda agama yang sakit 3 persen, ragu-ragu 3 persen.
