Tulungagung, ArahJatim.com – Posisi sebagai bagian dari masyarakat untuk menjadi bagian dari kontrol pada dinamika pemerintahan desa, akan terus diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang kini terjadi, sebuah ormas yang bernama PKTP ( Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli ), tengah melakukan kinerja itu.
Salah satu bidikan kontrol yang saat ini tengah diseriusi, adalah bagaimana pemerintahan desa itu mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat paham, bagaimana perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana keuangan, yang jumlahnya tidak sedikit.
Ketua PKTP, Yoyok Nugroho, membenarkan hal itu. Dalam keteranganya, Rabu 22/3/2022 kepada Arah Jatim.com, pihaknya mengaku serius untuk menggarap hal ini. Ormas yang diketuainya, diyakini adalah sebagai bagian dari masyarakat, dan itupun juga dilindungi regulasi yang jelas. Sifat kami adalah bertanya, bukan melakukan justifikasi. Dalam sebuah analisa , kami yakin data adalah hal utama.
” Ya, kami akan serius, sifat kami adalah meminta data, sebagai bagian dari perbandingan data yang kami miliki, sifatnya bertanya. Kalaupun kami dinyatakan tidak punya kewenangan, iya, kami bertanya , intinya itu. Dari data administrasi kami, kami sudah mengrimkan surat kepada para kepala desa se Kecamatan Boyolangu, yang jumlahnya 14 desa. Sebenarnya ada 17, tetapi 3 desa sudah di Surati teman LSM lainya. Fokus kami tetap transparansi, termasuk masalah APBDes “, ungkap Yoyok.
Berdasar informasi yang juga diterima ArahJatim.com, sebenarnya,beberapa desa di luar wilayah Kecamatan Boyolangu , juga menerima ” surat cinta “, seperti di beberapa desa wilayah kecamatan Kalidawir, Sumbergempol, dan wilayah kecamatan lainya. Bila dalam waktu yang ditentukan, pihak desa desa itu, tidak menjawab surat tersebut, pihaknya akan terus bersurat ke Ombusmen, menanyakan,apa yang dilakukan PKTP, melanggar atau tidak.(dni)
