KEMENSOS GELAR DISEMINASI PROGRAM PRIORITAS 2026, FOKUS PADA SEKOLAH RAKYAT DAN PENGUATAN PPSE KPM PKH
Kediri, ArahJatim.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, M.Pd., menggelar acara Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026. Acara sosialisasi yang berfokus pada Sekolah Rakyat dan penguatan P2K2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertempat di Pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri, Rabu (28/10/2026)
Dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI tersebut, Gus An’im secara simbolis menyerahkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp1.504.365.800 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang disalurkan kepada 301 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Perhatian Khusus pada Sekolah Rakyat dan Kelanjutan Masa Depan Siswa
Dalam pemaparannya, KH. An’im Falachuddin Mahrus menekankan pentingnya memaksimalkan program Sekolah Rakyat di Kota dan Kabupaten Kediri. Menurut Gus An’im, pemerintah bersama pihak terkait harus mengawal penuh keberlangsungan program ini, mulai dari mengatasi kendala kekurangan murid hingga memotivasi siswa agar tetap semangat belajar.
Lebih lanjut, Gus An’im menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang agar memiliki keberlanjutan yang jelas setelah para siswanya lulus SMA.
“Minimal, kalau toh memang tidak diarahkan kepada mereka setelah lulus SMA itu bekerja sambil berkuliah, harapan kami mereka mempunyai akses dari Kementerian Sosial membuka akses kepada sekolah-sekolah tinggi yang berkualitas, syukur-syukur mereka juga diprioritaskan untuk sekolah di kementerian-kementerian yang begitu selesai sekolah langsung mendapatkan pekerjaan,” ungkap Gus An’im.
Bagi lulusan Sekolah Rakyat yang langsung terjun ke dunia kerja, pemerintah juga berupaya membangun hubungan dan koneksi yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Di Jawa Timur sendiri, pembangunan Sekolah Rakyat terus bergelombang, di mana beberapa daerah seperti Bangkalan dan Lamongan sudah mulai dibangun.
Bansos Hanya Sementara, Pemberdayaan untuk Selamanya
Sementara itu, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kementerian Sosial, menegaskan bahwa negara tidak selamanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif seperti sembako atau PKH murni.
“Tidak selamanya ya KPM ini menerima bantuan sosial yang sifatnya seperti halnya sembako dan PKH, tapi kami harapkan untuk mereka dapat lebih berdaya dengan program pemberdayaan,” ujar Ayu.
Ia menjelaskan, program PPSE ini memberikan stimulan modal usaha dengan nilai maksimal Rp5 juta per KPM. Kriteria penerimanya adalah KPM PKH, sembako, maupun irisan keluarga siswa Sekolah Rakyat yang berada pada desil 1 sampai 4, dengan rentang usia produktif antara 19 hingga 64 tahun.
Terkait adanya dinamika di lapangan, seperti bantuan modal berupa ternak kambing yang sempat dijual oleh penerima, Kemensos akan segera melakukan evaluasi dan penguatan sosialisasi.
“Memang sebaiknya ketika kita memberikan modal atau stimulan awal, itu kan modalnya dikembangkan dulu untuk usaha mereka… Ini akan menjadi salah satu bahan kajian kami ke depannya terkait bagaimana pemanfaatan dan sosialisasi lebih intensif, sehingga tujuan kami agar bansos sementara berdaya selamanya dapat tercapai,” tegas Ayu.
Transparan Tanpa Potongan Biaya
Menanggapi isu miring mengenai potensi potongan atau biaya administrasi dalam penyaluran bantuan sosial, pihak Kementerian Sosial memastikan bahwa program PPSE ini bersih dari segala bentuk pungutan liar.
“Alhamdulillah kami tidak ada pungutan sepeser pun ya dari pemerintah sendiri… Jadi mereka sesuai dengan RAB dan proposal yang diajukan, memang senilai Rp5 juta kami salurkan Rp5 juta. Bahkan ada KPM yang mengajukan di angka Rp4,9 juta, jadi murni sesuai ajuan proposal mereka,” pungkasnya.
Melalui sinergi erat antara Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI melalui Gus An’im, serta pemerintah daerah, diharapkan masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya para KPM dan siswa Sekolah Rakyat, mampu bertransformasi menjadi SDM yang mandiri, produktif, terdidik, dan berdaya saing tinggi. (das)
