Langgar Protokol Kesehatan, Polisi Bubarkan Even Pemkab Blitar

oleh -
Dalam rangka menegakkan aturan protokol kesehatan, Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya membubarkan pagelaran wayang kulit yang digelar di wilayah Talun. (Foto: arahjatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com – Menindaklanjuti Inpres nomor 6 tahun 2020, Perda Provinsi Jatim nomor 2 tahun 2020, Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020 dan Perbup nomor 40 tahun 2020 tentang protokol kesehatan, petugas gabungan TNI, Polri dan Pemkab Blitar gencar melakukan operasi yustisi. Dalam operasi yustisi yang dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo langsung menindak tegas para pelangar protokol kesehatan, Selasa (15/9/2020).

Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo mengatakan, Operasi Yustisi ini diharapkan membuat masyarakat sadar tentang artinya protokol kesehatan. Dirinya tidak tebang pilih. Siapapun yang melangar protokol kesehatan akan ditindak tegas. Seperti pagelaran wayang kulit yang digelar di wilayah Talun. Karena tidak berizin dan tidak mematuhi protokol kesehatan maka kami ambil tindakan tegas dengan membubarkan.

“Pagelaran wayang kulit kolaborasi sosialisasi pencegahan covid-19 dan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar terpaksa dibubarkan oleh petugas gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP,” tegas Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Kapolres Ahmad Fanani geram melihat even milik Pemkab tersebut. Selain tidak memiliki izin, pembubaran dilakukan petugas karena mengundang kerumunan warga dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Kami tidak akan mentolelir apapun dan siapapun. Yang melanggar protokol kesehatan akan kami bubarkan. Meskipun itu even milik Pemkab Blitar, yang diadakan di Balai Kecamatan Talun. Karena tidak memiliki izin dan melangar protokol kesehatan,” tambah Fanani.

Selanjutnya petugas juga memasang garis polisi dan menutup belasan tempat nongkrong dan kafe karena bandel tidak menerapkan protokol kesehatan. Dalam operasi yustisi penegakan Instruksi Presiden dan Peraturan Gubernur Jawa Timur, dengan sasaran area publik dan fasilitas umum.

“Jadi apabila tempat nongkrong seperti kafe, warung kopi, restoran dan tempat lainya yang tak mematuhi protokol kesehatan. Misalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, tempat duduk tidak ada jaraknya dan tidak memakai masker, kita akan tutup total, ” pungkasnya. (mua)