Tulungagung, Arahjatim.com – Beredarnya desa desus bahwa jelang masa purna tugas, DPRD Tulungagung justru mendapat kritisi salah satu LSM di Tulungagung. Kritisi itu langsung di sampaikan Bintara Center, melalui ketuanya, R.Ali Sodik Majan Kedungwaru Tulungagung.
Kritisi paling keras, adalah terkait biaya perjalanan dinas di lembaga legislatif itu. Baik ketua , maupun anggota, kenaikan biayanya cukup fantastis. Data yang diperoleh LSM Bintara itu, kenaikanya drastis hampir 200% dari anggaran sebelumnya.
Kenaikan anggaran keuangan yang diperuntukkan bagi kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung mengalami kenaikan yang fantastis jelang purnatugas. Kenaikan anggaran perjalanan dinas ini disorot Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara (Bintara).
“Buktinya, DPRD Tulungagung menyerap dana yang sangat besar pada pagu perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulunggung jelang masa purnatugas.
Pada tahun 2023 di DPRD Tulunggung, jumlah pagunya adalah kurang lebih 8 miliar menjadi 27 miliar. Pada tahun 2024, jumlah pagu hampir 18 miliar menjadi 35 miliar ” papar Ali Sodik melalui siaran rilisnya, yang disampikan , Senen,22/7/2024.
Ditambahkan dalam rilisnya, Bintara memaparkan, melihat kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan DPRD Tulungagung periode sebelumnya, rupanya tidak menjadikan efek jera terhadap kinerja DPRD yang sekarang.
“Peningkatan jumlah pagu anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Tulunggung pada tahun 2023 sampai 2024 pada waktu menjelang pemilu, diduga ada unsur penyalahgunaan wewenang dan diduga adanya korupsi sehingga perlunya pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dimaksud,” tambahnya.
Terkait ” dugaan ” yang dilontarkan LSM Bintara, ketua DPRD Tulungagung, ketika dihubungi untuk konfirmasi, tidak ada jawaban. Pesan pertanyaan lewat WA pribadinya,ketua DPRD Tulungagung Marsono juga tidak menjawab. ( don1 )
