Hiperhu Surabaya Layangkan Protes Terkait Perhitungan Royalti Musik

oleh -

Surabaya, ArahJatim.com – Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya, George Handiwiyanto mempertanyakan mekanisme perhitungan royalti musik yang telah diundangakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik 31 Maret kemarin.

George menanyakan poin penarikan hak royalti dan hak terkait yang kini menjadi dihitung berdasarkan per meter per kubik.

“Lah masak per meter, ko menurut saya tidak pas ya. Saya mengusulkan kepada pemerintah, harusnya melalui PP itu bagaimana para seniman itu bisa sejahtera lahir dan batin,” katanya saat dihubungi via telefon, Jumat (24/9).

Kebijakan ini, lanjut George dapat dipastikan memberatkan para pelaku usaha. Padahal jika mengacu pada PP nomor 56, maka penarikan royalti akan membebani para seniman maupun pelaku usaha.

Dirinya kembali menegaskan jika penarikan royalti bukanlah sebuah masalah karena itu merupakan hak dari pencipta lagu dan pihak bersangkutan yang harus dibayarkan. Hanya saja, dalam PP yang telah disahkan itu harusnya ada pengkajian ulang.

“Di setiap lagu ada hak eksklusif yang mana itulah yang akan mendaparkan royalti,” imbuhnya.

Menurutnya, LMKN yang sudah sesuai dengan Undang – undang ini harus dilakukan secara transparan. Selain itu, ia juga menyarankan agar ada alat yang dipasang di seluruh tempat hiburan yang termonitor di pusat. Misalnya, memeriksa kira-kira berapa lagu milik pencipta yang dinyanyikan agar lebih jelas.

“Kuncinya itu bahwa harus ada alat, sehingga ada kepastian bahwa lagu ini dinyanyikan siapa dan berapa kali, dipotong royalti sekian, sehingga dapat. Kalau sekarang kan enggak, borongan. Itu kan masih tradisional, sedangkan kita kan era teknologi sudah ada,” papar George.

Sebelumnya pada Maret, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan tersebut menyebutkan orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti.

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial termasuk beberapa jenis pertokoan seperti supermarket, pasar swalayan, dan kompleks pertokoan, serta restoran, kafe, hotel, dan sebagainya.

Tarif royalti telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016. Untuk pertokoan, tarif dihitung berdasarkan luas ruang tiap meter persegi (per m2) per tahun. Sementara untuk restoran dan kafe ditentukan berdasarkan jumlah kursi sebesar Rp60.000 per kursi per tahun.

Untuk hotel, tarif royalti dihitung berdasarkan jumlah kamar. Sementara untuk jenis resor, hotel eksklusif, dan hotel butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp16.000.000 per tahun.

No More Posts Available.

No more pages to load.