Surabaya, ArahJatim.com – Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (Asmindo) melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang ditujukan kepada Biro Perekonomian pada 22 November 2021 kemarin.
Surat itu berisikan tentang beberapa perusahaan yang bernaung di bawah Asmindo Jatim mendapat kunjungan dari instansi kepolisian, guna menanyakan beberapa dokumen legalitas usaha.
“Tujuan surat kami adalah bahwa kami ingin menanyakan ulang kepada instansi yang mengeluarkan surat-surat izin kami. Sebagai eksportir tentu kami sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB), kepabeanan, semuanya sudah lengkap. Kalau itu sudah lengkap berarti surat-surat kami sudah lengkap,” jelas Ketua Asmindo Jawa Timur, Liem Laurentius saat dihubungi via telepon, Kamis (16/12).
Lauren, sapaan akrabnya mengatakan, jika kunjungan dari pihak kepolisian cukup membuatnya khawatir, pasalnya ia mengaku selama ini para pengusaha yang bernaung di bawah Asmindo sudah melengkapi legalitas dan menaati semua administrasi.
“Sebagai ketua asosiasi, kami menanyakan kepada instansi yang mengeluarkan izin dan sebagainya, kita harus mendapat solusi, kunjungan ini bagaimana,” tanyanya.
Ia mengatakan, selama ini pengakuan dari rekan-rekannya terkait kunjungan itu untuk penyelidikan dan pembinaan. Tapi hal ini tentu harus mendapat solusi secepatnya agar tidak mengulur waktu.
“Informasi yang saya dapat, terkait pemanggilan teman-teman ialah untuk penyelidikan, pembinaan ataupun apa. Sejauh ini banyak yang dipanggil oleh kepolisian. Entah apa tujuannya. Tapi kalau pun harus pembinaan, mari kita duduk satu meja mencari tujuan dan solusi, apa yang harus kami persiapkan, langkahnya seperti apa. Sehingga ga merepotkan,” bebernya.
Lauren kembali mengatakan, tujuan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur ialah mencari solusi, karena selama ini pihaknya sudah melengkapi dan melaporkan data kepada instansi terkait.
“Jadi tujuan kami melaporkan ke instansi yang mengeluarkan izin-izin anggota kami, bahwa kami sudah SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) Setiap bulan kami melaporkan data kami. Jadi ga mungkin ada ilegal-ilegal. Kemungkinan kecil melakukan trik-trik kayu ilegal,” jelasnya.
Asmindo mengaku masih akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan sikap lebih lanjut.
Ketua Asmindo itu juga mengaku pada dua bulan ini kunjungan petugas kepolisian ke anggota Asmindo Jatim semakin gencar. Semua bidang perizinan, ungkap Laurent disasar dengan dalil penertiban.
“Kami berharap ada tindakan dari Gubernur atau Kapolda. Terlepas dari benar atau salah, rumor atau fakta, oknum bisa ditertibkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Dr. Riswanda, perwakilan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim yang mengikuti rapat di Biro Perekonomian Pemprov Jatim mengatakan, keluhan yang disampaikan oleh Asmindo Jatim tentu beralasan, mereka pun dalam melakukan bisnis tentu sudah melengkapi legalitas, tapi dalam hal ini, kepolisian dengan UU Kepolisiannya bisa melakukan razia.
“Tetapi dalam UU Cipta Kerja diterangkan untuk perizinan bersifat administrasi. Apabila ada rekan-rekan pengusaha ditemukan masih kurang lengkap perizinannya mohon dibina dan didorong untuk dapat melengkapi izin, bukan dipidana. Lain halnya bila rekan-rekan anggota Asmindo melakukan perbuatan melawan hukum seperti penyelundupan, menggunakan dan memproduksi barang ilegal bisa diproses pidana,” jelasnya.
Amanah Presiden, lanjut Riswanda, baru-baru ini meminta agar semua stake holder dapat menjaga iklim investasi dan kemudahan dalam berusaha.
“Saya berharap kawan-kawan APH dapat mengerti kondisi saat ini yang mana para pengusaha berusaha bertahan di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Hasil rapat di Biro Perekonomian menyimpulkan akan menindaklanjuti surat dari Asmindo Komda Jatim kepada pimpinannya.
Saat didatangi untuk dikonfirmasi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Tiat S Suwardi masih belum bisa ditemui dan dimintai keterangannya. Salah seorang staffnya bernama Rekat mengatakan jika Kabiro masih melakukan zoom meeting.
