Lumajang, ArahJatim.com – Polemik Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial melalui 2 program yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, membuat Bupati Lumajang, Thoriqul Haq turun tangan.
Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang mendatangi posko pengaduan yang dibuka sejak 5 hari lalu di kantor desa setempat, Rabu (25/08/2021).
“Sejak saya perintahkan 5 hari lalu pada dinsos untuk buka posko pengaduan ternyata banyak temuan di lapangam terutama soal bansos PKH dan BPNT,” ungkap Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi ArahJatim.com.
Selain memeriksa hasil pengaduan warga, Bupati Lumajang juga berdialog langsung dengan penerima manfaat dari 2 program kemensos ini. Pihaknya meminta agar warga yang merasa dirugikan untuk proaktif datang ke posko pengaduan.
Bahkan, pihaknya juga akan membuka posko – posko serupa di semua desa di wilayah Kabupaten Lumajang, untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuannya.
“Untuk memastikan di daerah lain tidak terjadi seperti ini, maka akan saya buka posko serupa di semua desa se-Kabupaten Lumajang,” tambahnya.
Hingga kini, jumlah warga yang mengadukan kasus bansos ini sudah di atas angka 100, baik untuk PKH maupun BPNT dengan total kerugian sementara mencapai 163 juta rupiah. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, karena warga terus berdatangan ke posko pengaduan di Desa Sawaran Kulon. (Rokhmad)
