Warga Kembali Laporkan Empat Oknum Anggota DPRD ke Polda Jatim

oleh -
blob:https://www.flickr.com/4139e36f-43c2-4abf-8426-b122cd139b50
Warga menunjukkan bukti lapor ke polisi dan foto saat empat oknum anggota DPRD bertemu dengan warga desa. (Foto: arahjatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com – Ratusan warga Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tak tinggal diam, setelah kasus pengaduan dugaan penipuan dan penggelapan empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar dihentikan oleh Polres Blitar Kota karena dinilai tidak cukup bukti. Berharap ada keadilan, akhirnya warga kembali melaporkannya ke Polda Jawa Timur.

Adapun tanda bukti laporan pengaduan tertera pada nomor TBL/102/II/2020/UM/JATIM tertanggal 9 Januari 2020, dan disebutkan pelapornya adalah Ahmadi warga Desa Karanganyar Timur Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di Mapolda Jatim. Sementara empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar yang dilaporkan dan saat ini masih menjabat itu di antaranya WK, ES, AW, dan MW.

Ahmadi sendiri mengaku bahwa keempat oknum anggota dewan itu awalnya melakukan kunjungan kerja dan menjanjikan akan membantu pengurusan sertifikat hak milik tanah. Kemudian warga diminta mengumpulkam dana untuk biaya pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

“Total warga yang diminta uang sekitar 500 kepala keluarga (KK). Kalau luas tanahnya ya sekitar 223 hektar. Saat itu, warga yang mau menjadi donatur mengumpulkan uang. Ada yang Rp 2 juta, dan yang mampu bisa mencapai Rp 25 juta,” kata Ahmadi, Senin (16/3/2020)

Sementara itu, kuasa hukum warga Perkebunan Karangnongko, Mohammad Ababilil Mujaddidyn mengatakan, dalam laporan di Polda Jatim, pihaknya sudah membawa dua alat bukti, yakni keterangan saksi yang sudah dilegalisir, foto bukti pertemuan anggota dewan dengan warga, serta rekaman telepon.

“Total uang warga yang digelapkan hampit Rp 500 juta, dengan janji warga akan dibantu pengurusan sertifikat hak milik tanah. Sementara yang tercatat, senilai Rp 335 juta,” terangnya.

Untuk diketahui, kejadian ini berawal tahun 2016 silam saat keempat anggota dewan itu melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Karangnongko. Dalam pertemuan itu, satu di antara empat oknum anggota dewan itu, yakni WK, menjanjikan akan membantu memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik.

Karena keempat oknum anggota dewan itu datang bersama lima orang yang mengaku sebagai staf ahli Menteri Agraria (Sofyan Djalil), warga akhirnya bertambah yakin bahwa keempat oknum anggota dewan itu bisa membantu mereka. Ditambah, WK juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengurusan sertifikat tanah warga tersebut. (mua)