Tolak Reklamasi, Dua LSM Geruduk DPRD Pamekasan

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49619554167_2832c5cc22_b.jpg
Para pengunjuk rasa saat berunjuk rasa di depan kafe Wiraraja, Jl. Raya Tlanakan, Pamekasan. (Foto: arahjatim.com/ndra)

Pamekasan, ArahJatim.com– Ketua LSM KOMAD (Komunitas Monitoring dan Advokasi), Zaini werwer dan puluhan orang dari Laskar Merah Putih menggeruduk DPRD Pamekasan, Rabu (4/3/2020). Unjuk rasa ini dipicu oleh sikap anggota dewan yang terkesan menutup mata atas kegiatan reklamasi (penimbunan) pantai oleh pemilik Kafe Arya Wiraraja di lokasi konservasi mangrove Kabupaten Pamekasan di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Ketua LSM KOMAD, Zaini werwer dalam orasinya di depan Kafe Wiraraja (lokasi penimbunan sirtu) menilai, kegiatan penimbunan di lahan konservasi mangrove ini melanggar Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya pasal 35 huruf f dan g.

Pada pasal tersebut disebutkan larangan melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil. Juga larangan menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Baca juga:

Bahkan pada huruf l pasal yang sama ditegaskan larangan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

“Hal ini semestinya menjadi atensi anggota komisi 1 bahkan pimpinan dewan perwakilan rakyat dan para penentu kebijakan di Pamekasan. Jangan melempem dan jadi pengecut. Hukum harus ditegakkan,” teriak Zaini.

Sementara orator Laskar Merah Putih, Agus menilai Pemkab Pamekasan tidak tegas dalam menegakkan aturan, ini jelas melanggar dan merugikan masyarakat.

Hal itu diperkuat pengakuan Plt Kasatpol PP Pamekasan saat menemui para pengunjuk rasa. Plt Kasatpol PP mengatakan bahwa reklamasi tersebut ilegal. Pihak Wiraraja (penimbun sirtu di area konservasi mangrove) tidak bisa menunjukkan bukti perizinannya.

“Kami sudah mengirim surat rekomendasi ke Provinsi, tinggal menunggu tim Pemprov turun ke lokasi. Kalau masalah reklamasi tersebut kita sepakat bahwa itu adalah ilegal,” ucapnya.

Sementara itu, pengelola Kafe Wiraraja tidak bersedia menemui para pengunjuk rasa. Setelah bernegoisasi dengan pihak kepolisian, akhirnya pengunjuk rasa diizinkan menancapkan bendera Merah Putih sebagai simbol kecintaanya pada bumi Indonesia dan berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. (ndra)