Sumenep, ArahJatim.com – Praktik politik uang sudah bukan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, hal ini yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Baca Juga : Pemkab Sumenep Tak Punya Nyali Tutup Tambak Ilegal
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jawa Timur, Noer Faisal di sela-sela menghadiri undangan di salah satu acara organisasi kepemudaan yang ada di Sumenep menyatakan demokrasi tidak berjalan mulus karena adanya praktik politik uang. Bahkan menurut Faisal, masyarakat seakan terbelenggu oleh politik uang. Sebagian masyarakat di Sumenep misalnya tidak akan memilih jika tidak ada uangnya.
“Masyarakat kita saat ini tidak mau milih ketika tidak ada uangnya, ini bukan hal yang tabu lagi, pemikiran ini sudah mengakar di masyarakat, buktinya, para caleg sibuk cari finansial, Rumah Sakit sudah menyediakan fasilitas buat caleg yang stres, ini menandakan bahwa finansial politik tinggi,” kata Faisal Selasa (26/3/2019)
Faisal juga menambahkan, seharusnya KPU menggandeng tokoh agama yang disegani, sehingga masyarakat takut melakukan politik uang. Faisal juga menilai KPU Sumenep kurang serius menangani dan mencegah praktik politik uang.
“Misal mereka tidak takut terhadap undang-undang negara, bisa dipastikan masyarakat takut terhadap undang-undang agama mereka masing-masing, kalau di Islam jelas, sogok menyogok itu haram, makanya kami mengharap KPU Sumenep menggandeng tokoh agama,” tambahnya
Baca Juga : Polemik Tambak Udang Ilegal, Pemkab Sumenep Kembali Dapat Perlawanan Mahasiswa
Di tempat berbeda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, A. Warist mengatakan pencegahan politik uang merupakan kewenangan Bawaslu,
“KPU cuma mempunyai wewenang transaksi ide untuk mendialogkan permasalahan kerakyatan yang perlu diselesaikan, lalu menegosiasikan kepada calon, agar calon bisa memperjuangkan melalui legislasi,” ungkapnya.
Warist, juga menambahkan, sosialisi ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPU, melainkan ini tanggung jawab negara, dan seluruh komponen bangsa.
Baca Juga : Meski Kerap Jadi Tempat Mesum, Belum Satupun Hotel Di Sumenep Ditindak
“Seluruh komponen bangsa seharusnya bertanggungjawab dalam hal itu, KPU dalam ranah penyelenggaraan teknisnya, Bawaslu dalam ranah pengawasannya dan DKPP dalam ranah etiknya sehingga masing-masing dari kita semua berperan aktif,” pungkas Warist. (M-Han)
