Pemkab Sumenep Tak Punya Nyali Tutup Tambak Ilegal

oleh -
Sutrisno, Ketua Front Keluarga Mahasiswa Sumenep. (Foto: arahjatim.com/M_Han)

Sumenep, ArahJatim.com  –  Lambatnya pihak DPMPTSP dan Satpol PP Sumenep dalam menindak keberadaan tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sangat disayangkan Ketua Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), Sutrisno.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sumenep beralasan tidak dapat menutup tambak tersebut sebelum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Nah sekarang setelah selesai koordinasi dengan Pemprov Jatim tunggu apa lagi? Apa mungkin DPMPTSP dan Satpol PP tidak punya nyali untuk mengeluarkan surat keputusan untuk menutup tambak ilegal tersebut?” ucap Sutrisno, (17/3/2019).

Baca Juga : Meski Kerap Jadi Tempat Mesum, Belum Satupun Hotel Di Sumenep Ditindak 

Sementara itu, Fajar Rahman Kepala Satpol PP Sumenep menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dan itu belum membuahkan kesepakatan karena dari Biro Hukum tidak hadir.

“Kebetulan biro hukum tidak datang, insya Allah akan ada pertemuan lagi di awal bulan April ini,” ungkap Fajar

Bahkan Fajar Rahman juga berjanji jika nantinya sudah selesai rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi selesai, Satpol PP Sumenep akan melaporkan ke Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

“Kalau itu memang mau ditutup, saya siap akan menutup, kalau memang mau ditindaklanjuti silahkan gimana kalau mau ditindaklanjuti, seperti apa,” tegasnya

Fajar juga menambahkan kenapa tambak tersebut terus berlanjut, setelah dilakukan klarifikasi beberapa waktu lalu, hal itu karena dari Dinas Perijinan (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep tidak ada surat pemberitahuan kepada pemilik tambak bahwa izinnya ditolak.

“Ternyata pada tahun 2015, ketka ngurus izin itu tidak ditindaklanjuti dengan surat bahwa permohonan izin saudara (pemilik tambak red*) itu ditolak. Itu tidak menerima surat, saya sudah tanyakan ke pemiliknya ternyata tidak menerima surat bahwa izinnya ditolak,” tambah Fajar.

Kepala Satpol PP juga menyangkan karena pihaknya dari awal tidak dilibatkan, bahkan Fajar juga membeberkan bahwa di absensinya itu Satpol PP tidak ada.

“Tapi woro-woro ketika sudah ada permasalahan seperti ini Satpol PP disuruh maju, Satpol PP suruh di depan. Kemudian klarifikasi yang ditaruh di ruangan Bapak Sekda itu Satpol PP yang membiayai semua, itu kan sudah tidak benar. Padahal di perizinan kan ada pengawasan dan pengendalian, sebenarnya itu yang harus melakukan klarifikasi.” pungkasnya. (M_Han)