Kediri, ArahJatim.com – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Aisyiyah Kota Kediri periode Musyda Ke-7 Muhammadiyah kota Kediri resmi dikukuhkan.
Kegiatan pengukuhan digelar Kantor DPM Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, hari Minggu (4/6/2023) oleh . Tamhid Masyhudi Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jatim masa bhakti 2022-2027.
Bagus Alit Sekda yang mewakili Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, S.E., menyampaikan, sudah banyak peningkatan baik internal dan eksternal antara Pemerintah dengan Muhammadiyah dimana sudah banyak memberikan sumbangsih untuk Kota Kediri.
Baik di sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian dalam ikut membangun Kota Kediri.
“ke depan antara Muhammadiyah dengan pemerintah yang sudah terjalin sinergitas dan kerukunan serta kemajemukan ini bisa akan semakin tumbuh subur di Kota Kediri, “ujar Bagus Alit.
Prof dr Abdul Mukti, Sekjen PP Muhammadiyah usai pengukuhan saat dikonfirmasi wartawan mengatakan,
hal ini adalah sebuah mekanisme di dalam organisasi yang memang sangat penting untuk menentukan arah perjalanan Muhammadiyah dan Aisyiyah pada lima tahun yang akan datang. Walaupun di Muhammadiyah ini begitu sudah SK mereka sudah langsung bekerja, meskipun belum ada pelantikan.
Lebih lanjut Prof dr Abdul Mukti menerangkan istilah yang dipakai hanya pengukuhan saja, dimana pimpinan Perserikatan ini untuk bisa membangun komunikasi dengan berbagai kalangan baik di internal dan eksternal Muhammadiyah.
“Mudah-mudahan dengan pengukuhan seperti ini bisa terjadi komunikasi yang lebih baik dan juga konsolidasi organisasi, sehingga pimpinan Perserikatan di tingkat daerah ini dapat melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang diputuskan di tingkat masing-masing, “ujar Profesor kelahiran Kudus Jawa Tengah
Prof dr Abdul Mukti yang pernah menolak ditawari menjabat wakil Menteri Pendidikan Nasional, ketika
Ditanya terkait menjelang Tahun Politik, apa ada pesan khusus untuk seluruh pengurus dan anggota Muhammadiyah?
Abdul Mukti menjelaskan bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah memang tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden.
Dikarenakan, memang itu bukan kewenangan Muhammadiyah sesuai dengan Undang-undang Dasar kewenangan itu ada di tangan partai politik atau gabungan partai politik.
Akan tetapi, warga Muhammadiyah tidak boleh antipati dan juga tidak boleh pasif dan juga tidak boleh apatis, terhadap proses-proses politik yang ada.
Karena bagaimanapun juga masa depan bangsa itu ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya secara cerdas, arif dan secara rasional.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menghimbau kepada anggotanya di semua struktur kepemimpinan agar senantiasa mematuhi apa yang menjadi garis kebijakan PP Muhammadiyah.
“Dan, Muhammadiyah bisa menjadi teladan bagi masyarakat di semua level kepemimpinan untuk bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab dan cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan politik di tanah air, “ujarnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekjen PP Muhammadiyah Prof dr Abdul Mukti, Sekda Kota Kediri Bagus Alit, Ketua PDM Kota Kediri KH Achmad Khoiruddin MPdI dan jajaran pengurus PDM Kota Kediri.(das)
