TULUNGAGUNG, Arahjatim.com – Dinamika politik dan sosial di Kabupaten Tulungagung kembali menghangat. Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati GS, riak kekecewaan masyarakat mulai tampak di permukaan. Hari ini, Selasa (9/6/2026), gelombang aksi demonstrasi memadati jalanan kota marmer tersebut.
Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Elemen Masyarakat Pejuang Rakyat (GEMPAR) turun ke jalan. Membawa sedikitnya 11 tuntutan mendesak, massa yang terdiri dari gabungan aktivis dan warga lokal ini bergerak menyuarakan kegelisahan mereka kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Tulungagung.
Perjalanan aksi dimulai dari Kantor Pertanahan, berlanjut ke Kantor Satpol PP, dan memuncak di depan Gedung DPRD Tulungagung. Di bawah kawalan aparat, massa menuntut adanya reformasi birokrasi dan transparansi total.
Menantang Transparansi Dana Pokir DPRD
Salah satu momen krusial dalam aksi ini terjadi saat Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) Kabupaten Tulungagung, Sugeng Sutrisno, naik ke mimbar orasi. Dengan suara lantang, Sugeng menyoroti keberadaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung Tahun Anggaran 2019–2024 yang dinilai masih tertutup kabut misteri.
“Silakan dibuka saja kalau memang mau transparan, teruntuk wakil rakyat yang terhormat. Bukankah semuanya digaji dari uang rakyat yang berasal dari pajak masyarakat?” tegas Sugeng di hadapan massa yang riuh bersorak.
Bagi GEMPAR, transparansi Pokir adalah harga mati agar anggaran daerah tidak menjadi bancakan politik tersembunyi, terutama di tengah krisis kepercayaan publik saat ini.
Dari Pejabat “Cuek” hingga Misteri 50 Drum Aspal Ban-Gub
Aksi unjuk rasa ini langsung direspons oleh jajaran petinggi daerah. Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Marsono, Plt Sekda, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluar menemui massa. Dialog terbuka pun terjadi di halaman gedung wakil rakyat.
Di sinilah ruang aspirasi meluas secara natural. Warga tidak hanya menuntut transparansi anggaran besar, tetapi juga mengeluhkan sikap beberapa pejabat daerah yang dianggap “tidak care” atau acuh tak acuh terhadap keluhan masyarakat bawah.
Selain itu, karut-marut tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah turut dikuliti. Namun, yang paling memicu perhatian adalah mencuatnya kejanggalan terkait bantuan aspal dari Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan data yang dihimpun warga, seharusnya ada 300 drum aspal bantuan yang turun ke Tulungagung. Namun secara faktual, pihak pemerintah daerah menyatakan hanya menerima 250 drum. Selisih 50 drum aspal ini pun dipertanyakan langsung oleh para orator, memicu tanda tanya besar di benak publik.
Respons Plt Bupati: “Selama Aturan Membolehkan, Saya All Out”
Menanggapi rentetan tuntutan dan temuan tersebut, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, memilih pendekatan yang sejuk namun tegas. Ia menyatakan mengapresiasi langkah masyarakat yang masih peduli mengawal jalannya pemerintahan.
Terkait 11 tuntutan yang diajukan GEMPAR, Baharudin menegaskan komitmennya untuk menyelesaikannya secara hukum dan regulasi yang berlaku.
”Terima kasih kepada masyarakat yang masih mempercayai dan mendukung kami. Selama ada aturan yang membolehkan, maka saya siap menjalankan hal itu. Saya akan all out,” ujar Plt Bupati secara langsung di depan massa.
Meskipun sempat diwarnai ketegangan argumentasi, demonstrasi berakhir dengan tertib dan kondusif. Baik pihak eksekutif maupun legislatif berjanji akan menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk mengejar ketertinggalan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Tulungagung yang lebih baik. (don1)
