Melanggar, “Billboard” Capres dan Caleg Diturunkan Paksa

by -
Petugas Bawaslu bersama Satpol PP Banyuwangi menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang diduga melanggar aturan. (Foto: arahjatim.com/ful)

Banyuwangi, ArahJatim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuwangi menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang diduga melanggar. Sebanyak tujuh billboard (baliho)Calon Presiden (Capres) dan Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI yang terpasang di tujuh titik diturunkan paksa, Rabu (27/2/2019) siang. APK raksasa tersebut terpaksa diturunkan lantaran melanggar, meski sebelumnya sudah ditegur dan diberi peringatan untuk segera diturunkan.

Penertiban alat peraga kampanye (APK) kali ini, diawali menyisir baliho yang terpasang di pinggiran kota dan dalam kota Banyuwangi. Selanjutnya petugas menyisir baliho Capres dan Caleg DPR-RI berukuran raksasa yang terpasang di sejumlah titik di Kecamatan untuk diturunkan. Antara lain, di Kecamatan Kalipuro, Giri, Kabat, Gambiran dan tiga titik di Kecamatan Genteng.

“Berdasarkan laporan Panwascam, ada tujuh billboard yang melanggar. Bersama petugas Satpol PP yang mempunyai wewenang menertibkan akhirnya, kita turunkan semuanya,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banyuwangi, Anang Lukman.

Ditambahkan, APK tersebut selain melanggar Surat Edaran (SE) Bawaslu juga melanggar aturan karena menyebutkan nomor caleg hingga logo partai. Karena sesuai aturan, APK dilarang terpasang di tempat yang terkena retribusi pajak.

“Billboard ini tempat yang terkena retribusi. Boleh dipasang, syaratnya harus ada petunjuk dari KPU,” pungkas Nanang Lukman.

Baca juga:

Sementara itu, penertiban APK yang diduga melanggar akan terus dilakukan hingga H-7 pencoblosan pemilu, 17 April mendatang. Selanjutnya seluruh barang bukti baliho yang ditertibkan diamankan di kantor Bawaslu Banyuwangi.

Sebelumnya, Bawaslu Banyuwangi mencatat jumlah APK caleg dan capres sebanyak 5.015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.254 APK jenis baliho yang melanggar.  Lalu, umbul-umbul sebanyak 198 buah. Sisanya, billboard dan poster. Pelanggaran rata-rata menabrak peraturan daerah (Perda). Seperti, terpasang di dekat tempat ibadah, sekolah dan mengganggu pemandangan pengguna jalan. Ada juga yang terpasang di pohon. Dari sekian baliho yang melanggar, sebanyak 2.741 sudah ditertibkan. (ful)