Mayoritas Senator di DPD RI Tolak Pilkada Desember

oleh -

Jakarta, Arahjatim.com – Sejumlah Senator dan pimpinan DPD RI menolak rencana Pilkada serentak yang akan diagendakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Para Senator serta pimpinan DPD RI meminta pemerintah perlu mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada tersebut. Bahkan, Komite 1 DPD RI yang dipimpin Agustin Teras Narang secara resmi telah mengirim surat kepada pimpinan DPD RI untuk menyatakan penolakan agenda politik saat masa pandemi Covid-19.

Penolakan yang disuarakan oleh sebagian pimpinan DPD RI tersebut dianggap tepat oleh Bustami Zainudin selaku Senator asal Lampung. Bustami mengatakan bahwa sejatinya DPD RI adalah lembaga negara yang secara konstitusi diberi amanat untuk mewakili kepentingan daerah.

“Nah, ini kan pilkada, pemilihan kepala daerah, kok DPD tidak diajak bicara? Kok diputuskan hanya antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP? Padahal ini keputusan ini menyangkut kondisi daerah di tengah darurat Covid-19,” tandas Bustami yang juga wakil ketua Komite II DPD RI, Rabu (3/6/2020).

Bustami menyatakan, DPD RI itu lahir dengan spirit agar terwujud sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (redundancy), sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara matang dan mendalam.

Baca Juga Dari Total 9 Kasus, Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 Sembuh di Banyuwangi

“Diharapkan terjadi mekanisme check and balances atau mekanisme double check. Bukan saja antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif), tetapi juga di dalam cabang legislatif sendiri,” tukas mantan Bupati Waykanan Lampung itu.

Mengapa perlu dilakukan mekanisme double check di dalam cabang legislatif sendiri? Tambahnya, karena kembali kepada “fitrah” bahwa fungsi perwakilan yang ada di DPR RI itu berbasis kepada ideologi partai politik. Sedangkan seorang Senator bukankah orang yang mewakili suatu sekat kelompok atau ideologi partai, tetapi figur yang mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

“Di situlah pentingnya keberadaan dan fungsi serta peran DPD RI. Untuk memastikan seluruh kepentingan rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Sehingga, sangat wajar bila para Senator itu berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan yang berada di dalam cabang kekuasaan di wilayah legislatif,” tandasnya.

Baca juga : Ketua DPD La Nyalla: Banyuwangi Siap Masuki New Normal Pelayanan Publik

Bustami juga mengingatkan, bahwa UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa DPD RI adalah satu-satunya lembaga tinggi negara yang mewakili daerah dan sejajar dengan DPR RI. Bahkan Senator dipilih langsung oleh rakyat di daerah.

“Seharusnya kami diajak rembugkan dong untuk keputusan yang menyangkut nasib daerah. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya punya opsi juga untuk melaksanakan Pilkada di bulan April 2021,” pungkasnya.

Baca Juga  : PDIP Minta Risma dan Pemprov Tidak Melibatkan Rivalitas Politik Dalam Penanganan Covid-19

Seperti diketahui, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menyatakan pendapatnya agar Kemendagri dan KPU mengkaji ulang keputusan Pilkada di bulan Desember 2020. Begitu pula dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin yang juga mengingatkan KPU agar bertangungjawab bila proses Pilkada Desember menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. (dpdri/fik)