Kaum Perempuan Perlu Memahami Ini, Sebelum Menyesal Jalani Nikah Siri

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49494559456_0bcbdcb407_b.jpg
Ilustrasi pernikahan siri. (Foto: Istimewa)

Pamekasan, ArahJatim.com – Meskipun sudah lama menjadi polemik di masyarakat maupun di mata hukum, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor KUA masih sering terjadi dan masih bisa dijumpai di daerah manapun. Walaupun pernikahan ini tetap sah secara agama, tetapi secara hukum negara tidak sah, karena bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun masih banyak kaum hawa yang hanya memikirkan legalitas secara agama tanpa memikirkan hak-hak dirinya sendiri dan anaknya, terlebih apabila terjadi perceraian kelak.

“Pernikahan siri atau yang juga dikenal dengan pernikahan di bawah tangan sudah lama menjadi polemik di masyarakat maupun di mata hukum. Pernikahan siri ini sebenarnya menurut undang-undang sudah jelas dilarang, karena sesungguhnya pernikahan semacam ini sama halnya dengan merendahkan martabat seorang wanita,” tutur Kepala Kemenag Pamekasan, Afandi saat dijumpai di kantornya, Rabu (5/2/2020).

Nikah siri biasanya terjadi pada pernikahan dengan istri kedua atau ketiga atau bahkan bisa juga terjadi pada pernikahan pertama yang belum didaftarkan ke KUA. Perlu diketahui terutama oleh pihak perempuan, konsekuensi yang nanti ditanggung apabila memutuskan bersedia dinikahi secara siri. Pihak perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai istri apabila kelak terjadi perceraian.

“Pernikahan semacam ini tidak memiliki ikatan terhadap pihak suami. Pihak istri tidak punya kekuatan hukum menuntut hak-haknya terhadap suami. Seperti misalnya hak harta bersama, karena tidak memiliki ‘legal standing’ di mata hukum apabila terjadi perceraian. Untuk memenuhi semua hak-haknya itu, seorang istri harus ada pengakuan di mata hukum, dan sudah diatur di dalam UU Perkawinan,” terang Afandi.

Pernikahan itu harus ditetapkan dan tercatat di KUA, agar ada surat nikah. Surat nikah ini penting bagi istri dan anak nantinya. Anak perlu identitas berupa akte lahir. Akte lahir untuk data kependudukan, kartu keluarga dan identitas jati diri lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Kemenag Pamekasan, Afandi. (Foto: arahjatim.com/ndra)

Meskipun secara agama hukumnya sah, namun karena tidak memiliki kekuatan hukum, seorang istri siri bisa saja mendapat perlakuan semena-mena dari suaminya. Hak-hak seorang istri yang dinikasi secara siri tidak akan terjamin.

“Pernikahan siri menurut agama sah sah saja. Akan tetapi konsekuensi dari pernikahan siri tersebut, seorang istri kedua, semua haknya tidak akan terjamin, karena secara agama sang istri tidak bisa menceraikan suami. Sehingga seorang istri akan selamanya digantung apabila sang suami tidak mau menceraikannya. Pernikahan yang terdaftar di KUA atau yang memiliki buku nikah atau surat nikah, maka proses perceraiannya harus melalui sidang hakim. Sedangkan bagi nikah siri, (perceraiannya) harus melalui istbat cerai,” urai Afandi.

Afandi mengimbau kepada seluruh masyarakat atau perangkat desa untuk melaporkan pernikahannya atau pernikahan warganya ke Kantor KUA. Afandi juga mengajak partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka pernikahan di bawah tangan.

“Kami mengimbau kepada semua masyarakat dan kepala desa agar setiap warganya untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor KUA. Dan jika seorang pria hendak melakukan pernikahan lagi harus melalui persetujuan dari istri pertamanya. (Hal ini dilakukan) untuk mendapatkan surat nikah dan untuk sama-sama menurunkan angka pernikahan di bawah tangan,” pungkasnya. (ndra)