Kediri, ArahJatim.com– Sebuah angin segar berembus bagi calon jemaah haji di wilayah Kediri dan sekitarnya (Mataraman). Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang, jemaah dari kawasan ini direncanakan tidak perlu lagi menempuh perjalanan darat yang melelahkan menuju Surabaya, melainkan bisa langsung terbang melalui Bandara Dhoho Kediri.
Rencana besar tersebut mengemuka dalam agenda Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 yang digelar melalui kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Sumbersari, Kencong, Kediri, Kamis (30/7/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Komisi VIII DPR RI asal Lirboyo, Gus An’im (KH. An’im Falachuddin Mahrus), perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi.
Keuntungan Terbang dari Bandara Dhoho Kediri
Gus An’im menyampaikan bahwa pemberangkatan jemaah dari Bandara Dhoho bukan sekadar memangkas jarak, melainkan juga memberikan efisiensi biaya penerbangan yang signifikan.
”Secara teknis, Bandara Dhoho memiliki keunggulan karena mampu menampung pesawat berbadan besar (wide body). Hal ini membuat pesawat tidak perlu transit untuk mengisi avtur di tengah jalan, cukup dari Kediri langsung ke Arab Saudi. Ini jelas menghemat biaya operasional dan memperkecil selisih harga,” terang Gus An’im.
Guna menunjang kesiapan operasional tersebut, pihak terkait juga telah melakukan studi tiru ke DIY (Yogyakarta) untuk mempelajari pengelolaan asrama haji dan sistem pemanfaatan jaringan hotel lokal.
Wacana ‘Hotel Haji’ Pertama di Indonesia
Terkait fasilitas penampungan jemaah transit, terdapat opsi menarik yang sedang dimatangkan. Selain memanfaatkan asrama haji yang sudah ada, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan hotel-hotel di wilayah Kediri untuk memberdayakan tingkat okupansi daerah.
Bahkan, wacana pembangunan fasilitas penampungan permanen berkonsep modern kini tengah bergulir. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bupati Mas Dhito dikabarkan telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 5 hektare.
Bandul konsepnya pun tak lagi sekadar asrama biasa. Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan konsep Hotel Haji—fasilitas yang selama musim haji diperuntukkan penuh bagi jemaah, dan di luar musim haji dapat difungsikan secara komersial untuk menunjang kegiatan daerah serta menambah pemasukan negara.
Skema Biaya Haji dan Isu Krusial Wukuf Arafah
Mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027, DPR terus mengupayakan agar beban jemaah tidak melonjak tajam. Opsi negosiasi rasio pembiayaan antara BPKH dan jemaah haji terus dimatangkan pada formulasi ideal 60:40 atau setidaknya 55:45.
Di luar masalah biaya, Gus An’im menegaskan satu hal penting terkait pelaksanaan ibadah: ketatnya aturan pelaksanaan Wukuf di Arafah.
”Inti ibadah haji itu ada di Arafah (Al-Hajju Arafah). Kami menekankan agar jemaah yang sakit tetap diperjuangkan mendapatkan fasilitas Safari Wukuf, bukan malah terburu-buru diputuskan untuk dibadalkan,” tegasnya.
Waspada Penipuan Badal Haji
Pada kesempatan yang sama, jemaah juga diimbau untuk lebih kritis terhadap tawaran jasa badal haji berbiaya murah yang kerap beredar.
Gus An’im mengingatkan bahwa regulasi dan biaya di Arab Saudi saat ini sudah sangat ketat. Warga asli Makkah saja membutuhkan biaya puluhan juta rupiah untuk bisa berhaji secara resmi. Oleh karena itu, tawaran badal haji berbiaya sangat miring dipastikan berisiko tinggi dan berpotensi menjadi ajang penipuan.
Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas
Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, memaparkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, khususnya jemaah perempuan yang komposisinya mencapai 55 persen dari total jemaah Indonesia.
Sejak 2026, porsi petugas haji perempuan telah ditingkatkan hingga 33 persen sebagai wujud konkret dari program Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas.
Tak hanya dari segi jumlah petugas, penguatan juga dilakukan pada materi bimbingan manasik haji. Ke depan, materi Fikih Nisa (Fikih Perempuan) akan menjadi kurikulum wajib dalam bimbingan manasik dengan melibatkan para ibu nyai dan pembimbing perempuan yang kompeten.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi, menambahkan bahwa seluruh proses persiapan ini terus dikawal secara intensif. Sinergi antara DPR RI, Kementerian Haji dan Umrah, serta Pemkab Kediri diharapkan mampu melahirkan pelayanan haji yang semakin nyaman, aman, dan memanusiakan jemaah. (das)
