JAKARTA, ArahJatim.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) secara tegas menyuarakan penolakan terhadap tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menghantui industri media nasional. Di tengah gempuran disrupsi digital, IJTI mengingatkan bahwa memangkas jurnalis bukan sekadar soal efisiensi bisnis, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
Pernyataan ini dirilis bertepatan dengan momentum Hari Buruh Sedunia (May Day), Jumat (1/5/2026). Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menegaskan bahwa peran jurnalis televisi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga hak publik terhadap informasi yang kredibel.
Ancaman Bagi Pilar Keempat Demokrasi
Herik menekankan bahwa industri media yang rapuh akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Menurutnya, keberadaan jurnalis di lapangan adalah instrumen penting untuk mengawal keadilan dan transparansi di masyarakat.
“Jika perusahaan media terus dibiarkan rontok dan jurnalisnya tersingkir, maka demokrasi akan melemah. Tanpa jurnalis di lapangan, publik kehilangan mata dan telinga untuk mengawal keadilan,” ujar Herik dalam keterangan tertulisnya.
Tiga Tuntutan Utama IJTI untuk Perusahaan Media
Menyikapi tren efisiensi yang kian mengkhawatirkan di sejumlah stasiun televisi, IJTI melayangkan tiga tuntutan krusial bagi para pemilik dan pengelola media:
- Tolak PHK Sepihak: Perusahaan diminta tidak menjadikan pemangkasan karyawan sebagai jalan pintas atau solusi utama dalam melakukan efisiensi finansial.
- Inovasi Model Bisnis: Mendorong pemilik media untuk melahirkan strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja.
- Transparansi dan Dialog: Menuntut adanya ruang diskusi yang transparan dalam setiap pengambilan kebijakan ketenagakerjaan, dengan tetap patuh pada regulasi hukum yang berlaku.
Mendorong Intervensi Pemerintah dalam Ekosistem Media
Tak hanya menyasar pemilik media, IJTI juga mendesak Pemerintah untuk turun tangan menjaga keberlangsungan ekosistem media nasional. Dukungan berupa insentif pajak maupun kebijakan strategis dinilai sangat diperlukan agar industri media tetap sehat secara finansial.
IJTI meyakini bahwa kesejahteraan jurnalis adalah fondasi utama dari kualitas informasi. Tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, integritas informasi yang diterima publik dikhawatirkan akan menurun.
“Jangan biarkan layar televisi menjadi buram karena hilangnya jurnalis yang berintegritas,” pungkas Herik sebagai pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan di industri media.
