Banyuwangi, ArahJatim.com – Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar hearing bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat terkait pengelolaan lahan hutan di wilayah Gunung Ranti, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Senin (1/8/2022).
Hearing yang digelar untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan ini dipimpin Ketua Komisi I, Irianto.
“Agenda hearing ini menindaklanjuti surat masuk dari Apindo terkait permasalahan pengelolaan Gunung Ranti dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat,” kata Irianto.
Dalam hearing terungkap bahwa pengelolaan Gunung Ranti yang berada di kawasan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat, sebelumnya dikelola perseorangan melalui Perjanjian Kerjasama Sementara (PKS), namun terhenti di tengah jalan. Padahal kesepakatan pengelolaan lahan berakhir pada Juli 2023.
Pengelolaan selanjutnya di-take over oleh salah satu anggota Apindo yang membidangi pertanian, perkebunan dan kehutanan.
“Permintaan dari Apindo, pengelolaan lahan langsung di-take over dari perseorangan ke Apindo. Tapi Perhutani kan punya regulasi yang mengatur soal PKS,” ujarnya.
Irianto mengungkapkan, permasalahan antara Apindo dengan Perhutani dapat terpecahkan dalam hearing.
“Sudah ada titik temu. Perhutani tidak keberatan Apindo mengelola lahan di Gunung Ranti, karena Perhutani butuh mitra apalagi banyak masyarakat yang dilibatkan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPC Apindo Banyuwangi, Danu Budiono, mengungkapkan alasannya mengadukan permasalahan pengelolaan lahan hutan di Gunung Ranti ke dewan.
“Sebenarnya hanya miskomunikasi saja, tapi kalau tidak ada hearing ini mungkin masalah tidak cepat terselesaikan,” ujar Danu.
Menurutnya, Apindo telah mendapat penyerahan dari pengelola sebelumnya. “Itu dibuktikan dengan pengelola lama yang tanda tangan di atas materai lalu diserahkan kepada kami,” katanya.
Selanjutnya Apindo melanjutkan pemanfaatan lahan hutan tersebut dengan menanam ribuan pohon alpukat. Dalam prosesnya pun, kata Danu, pihaknya melibatkan masyarakat sekitar dan dipantau langsung oleh tim monitoring bentukan ADM Banyuwangi Barat.
“Namun tujuh bulan terakhir ini kami menemui kendala, kita diminta untuk PKS dengan ADM Banyuwangi Barat, khusus untuk mengelola Gunung Ranti dan hutannya seluas 170 hektar. Permasalahan ini yang akhirnya kita cari solusi ke dewan. Sebab, hingga hari ini dalam mengelola Gunung Ranti, Apindo telah habis biaya ratusan juta rupiah,” pungkasnya. (ful)
